BOGOR--Sekretariat DPC Demokrat kabupaten Bogor dipilih sebagai tempat pelaksanaan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (05/01).

Sejumlah pengurus harian DPP Demokrat turut hadir pada pidato yang digelar pagi hari tersebut. Termasuk seluruh Sekretaris DPD Demokrat se Indonesia juga tampak hadir.

Dalam pidato berdurasi hampir 30 menit tersebut, SBY menyampaikan 5 hal penting. Kelimanya merupakan suara resmi partai Demokrat utamanya jelang pelaksanaan Pemilukada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres setahun setelahnya.

Poin pertama, SBY berharap agar semua pihak tetap menjujung tinggi moral dan etika pada proses politik baik di Pemilukada, maupun di Pileg dan Pilpres.

"Semua pihak wajib berbuat agar Pilkada dan Pemilu mendatang benar-benar berlangsung secara jujur, adil dan demokratis. Bebas dari kecurangan dan pelanggaran, apalagi yang amat keterlaluan. Tidak menghalalkan segala cara, apalagi yang bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan Pemilu," sebut SBY.

Presiden RI ke-6 itu pun memihta semua pihak untuk tidak menghancurkan para pesaing di gelanggang politik baik itu dengan kekuatan finansial. Meski persiangan politik bisa begitu ketat, SBY mengatakan bahwa segala sesuatu ada batasnya.

"Kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik, bukanlah cara yang baik. Kita harus memegang prinsip kompetisi antar saudara. Persiangan dalam persatuan. Setelah pemungutan suara diakukan, kita harus menghormati dan menerima hasilnya," jelasnya.

Integritas dan independensi penyelenggara Pemilu jadi ditempatkan SBY di poin kedua dari pidato politiknya pagi itu. Menurutnya, Pemilukada 2018 merupakan kontestasi kepala daerah dengan peserta terbanyak. Sementara di 2019 nanti, untuk pertama kalinya Pileg digelar bersamaan dengan Pilpres.

"Demokrat berharap, penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat menjaga integritas dan kualitas kinerjanya. Semua penyelenggara Pemilu, baik jajaran KPU, Bawaslu, maupun DKPP, harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan Pilkada dan Pemilu tersebut dengan baik. Jangn sampai terjadi kesalahan, apalagi yang prinsip sifatnya," tutur SBY.

Kepada penyelenggara, SBY juga berpesan agar mereka mesti siap bekerja dengan intensitas yang tinggi. Jajaran penyelenggara harus mampu melaksanakan manajemen krisis, sehingga semua persoalan dapat diatasi dengan baik.

"KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam kegiatannya. Setiap langkahnya harus bisa diiukuti oleh masyarakat luas," cetus SBY.

Pada poin ketiga dari pidato yang disiarkan live di salah satu stasiun TV swasta itu, SBY meminta agar aparat kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI untuk berdiri di garis tak berpihak utamanya di tahun politik 2018 dan 2019.

"Netralitas negara mutlak adanya. Negara harus netral dan tidak boleh berpihak. Juga BUMD dan BUMD tidak boleh elemen-emen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat tertentu. Penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa. Jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai politik tertentu. Cegah kolusi dan konspirasi antar elemen negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI dengan partai politik tertentu," urai SBY.

Menjamin kemerdekaan pers dan media massa yang independen disampaikan SBY pada poin keempat dari pidato politiknya. Menurutnya, media massa yang adil dan konstruktif sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya Pilkada dan Pemilu.

"Pada hakekatnya media massa adalah milik rakyat dan milik kita semua. Media massa tidak sepatutnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal semata. Hubungan media massa dengan pemerintah harus baik, tanpa meninggalkan daya kritisnya. Kekuasaan perlu dikontrol, sehingga tidak disalahgunakan. Pemberitaan juga harus fear, dan berimbang," kata SBY.

Poin kelima, alias yang terakhir yang disampaikan SBY dalam pidato politiknya hari itu ialah desakan untuk menjamin dan menghormati kemerdekaan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Menurut SBY, tidak boleh ada pihak manapun yang mengintervensi dan mengintimidasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.

"Rakyatlah yang berdaulat dan menjadi penentu. Negara harus menjamin kemerdekaan dan kemanan mereka untuk menjatuhkan pilihannya. Demokrat menilai, rakyat kita makin matang, tertib bahkan makin partisipatif dalam mengikuti Pilkada dan Pemilu. Negara harus berterima kasih. Karenanya, kita harus menghormati hak-hak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya," begitu ungkap SBY.

Rangkaian kegiatan pidato politik Ketua Umum Demokrat tersebut pun dilanjutkan dengan sholat juma'at berjamaan dan ramah tamah dengan seluruh pengurus DPP dan DPD Demokrat di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor.

"Demikianlah lima hal yang saya sampaikan mewakili suara dan pandangan keluarga besar partai Demokrat. Dari rumah rakyat ini, di kantor DPC Demokrat Bogor ini, dengan rendah hati saya mengingatkan bahwa kita semua bangsa Indonesia tengah mengukir sejarah yang baru untuk negerinya. Demokrat ingin ikut serta menciptakan sejarah yang baik dan indah untuk Indonesia kita," simpul SBY. (Naf/A)