MAMUJU–Di penghujung tahun 2017, Fraksi Demokrat melansir pernyataan resmi dalam menyikapi beragam isu-isu strategis yang berkembang di Sulawesi Barat akhir-akhir ini. Lewat konfrensi pers di ruang Fraksi Demokrat di DPRD Sulawesi Barat, partai berlambang bintang mercy itu memberikan pandangannya.

Yang pertama soal isu penggunaan hak angket dan interpelasi di DPRD. Dengan tegas, Fraksi Dekokrat menyatakan tak ikut dalam upaya penggunaan angket dan interpelasi itu. Terlebih jika hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang menjelaskan, Demokrat bukanlah bagian dari koalisi pemerintahan Gubernur Ali Baal Masdar, dan Wakil Gubernur Enny Anggraeni Anwar. Namun tak juga mengambil posisi sebagai oposisi. Demokrat, kata Yahuda, akan menjadi Fraksi penyeimbang demi kepentingan rakyat. 

“Kami bukan koalisi pemerintah dan bukan juga oposisi. Namun kami selalu siap jadi mitra baik bagi pemerintah sepanjang semua kebaikannya murni berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Yahuda dalam konfrensi pers, Selasa (26/12).

Tentang keputusan sejumlah dokter spesialis di RSUD regional Sulawesi Barat yang memilih mundur dari status ASN, Demokrat begitu menyesalkan sikap pemerintah. Menurut Yahuda, pemerintah mestinya menjadikan pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai pihakan utama dalam menyikapi keputusan mundur dari para dokter tersebut.

“Kami mengajak, mari menjaga kepentingan masyarakat Sulbar yang sangat membutuhkan penanganan dokter ahli yang oleh pihak Pemprov menjadi kewajibannya memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga Sulbar pada umumnya,” terang politisi asal Mamasa itu.

Isu lain yang juga banyak menyita perhatian publik ialah soal insiden kesalahan Ali Baal saat membacakan teks Pancasila. Bagi Demokrat kata Yahuda, pihaknya menilai kesalahan tersebut idealnya tak perlu lagi untuk dibesar-besarkan. Namun, Yahuda menyebut, Demokrat meminta agar Gubernur agar memperbaiki diri serta lebih konsisten lagi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 

“Kami harap Gubernur tidak lagi membuat polemik baru berupa kekeliruan yang hanya akan menjadi bahan tertawaan publik,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat itu.

Sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Barat dari Fraksi Demokrat turut hadir pada konfrensi pers hari itu. Mereka diantaranya, Syamsul Samad, Sukri, Amaliah Aras, serta Sukardi M Nur. (*/Naf)