MAMUJU--Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin angkat bicara perihal ragam kritik yang mengiringi keputusan pemerintah memantapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di Jakarta.

Menurutnya, kegiatan tersebut murni untuk mempermudah pemerintah mendapatkan masukan dari beberapa tim pakar yang memang berdomisili di Jakarta.

"Itu untuk mempermudah kita mendapat masukan dari beberapa narasumber yang kebetulan semuanya di Jakarta. Ada yang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada juga yang bekerja di LAN," ucap Ismail kepada WACANA.info, Sabtu (29/07).

Dihubungi via sambungan telepon, Ismail menjelaskan, kepada beberapa nama dari tim pakar tersebut, pemerintah berharap agar mereka memberikan sumbangsih pemikiran dan konsep seputar arah kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

"Sekaligus meminta beliau bisa memberikan masukan dan sumbangsihnya. Termasuk harapan kita agar beliau bersedia untuk ikut mengawasi pelaksanaan RPJMD nanti," tutur Ismail.

Dikatakan Ismail, anggapan buang-buang anggaran yang menyertai keputusan pemerintah yang menyusun RPJMD di Jakarta adalah hal yang tak mendasar.

"Apanya buang-buang anggaran. Kita cuma kongkow-kongkow biasa dengan para narasumber, para pakar. Mereka kan tinggalnya di Jakarta. Tidak ada yang berlebihan. Kita cuma cerita-cerita biasa bersama beberapa kepala OPD. Memang ada beberapa kepala OPD yang saat ini sedang berada di Jakarta, jadi kenapa tidak sekalian kita bahas dokumen RPJMD kita," begitu kata Ismail Zainuddin.

Seperti diketahui, pemerintah provinsi Sulawesi Barat menggelar pertemuan dalam rangka pemantapan dokumen RPJMD tahun 2017-2022 di Jakarta. Dari foto undangan yang ditujuakan kepada para Kepala OPD di Sulawesi Barat, pertemuan tersebut berlangsung dari tanggal 28-30 Juli di hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jend. Sudirman Kav 18 Jakarta Pusat. (Naf/A)