MAMUJU--Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar sULAWESI Barat rencananya bakal berlangsung tahun ini. Sederet nama terus bermunculan sebagai figur yang akan menahkodari perahu 'beringin' di provinsi ke-33 ini.
 
Hamzah Hapati Hasan dan Ibnu Munzir adalah dua nama yang paling dijagokan sebagai sosok paling siap di pucuk pimpinan Golkar Sulawesi Barat. Meski begitu, mayoritas kader disebut lebih menginginkan Hamzah Hapati Hasan.
  
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat, Rakhmat Abdullah BR, kemarin. Ia yang berbicara mewakili seluruh kader Golkar di Sulawesi Barat menyebut, hanya ada satu nama yang diusung untuk menjadi Ketua yaitu Hamzah Hapati Hasan.
 
“Kita seluruh kader Golkar di Sulbar menginginkan Hamzah Hapati Hasan atau H4 jadi calon tunggal Ketua Golkar Sulbar. Ini merupakan harga mati dari kami. Saya sudah komunikasi dengan kader-kader yang lain dan saya diminta untuk menjadi juru bicara untuk itu,” jelas Rakhmat dikutip dari rilis media yang diterima WACANA.info.
 
Pernyataan sikap seluruh kader tersebut akan disampaikan pada forum-forum resmi seperti rapat pengurus ataupun melalui pernyataan tertulis yang ditujukan ke Ketua Umum DPP Golkar.
 
pernyataan tersebut adalah tindak lanjut dari hasil rapat pengurus Golkar Sulawesi Barat di Mamuju, akhir pekan lalu. Saat itu disepakati ada dua nama yang akan didorong sebagai calon Ketua Golkar Sulawesi Barat, Ibnu Munzir dan Hamzah Hapati Hasan.
 
“Kalau pada rapat pengurus akhir pekan lalu, masih disepakati dua nama yaitu Ibnu Munzir dan Hamzah. Tapi, setelah rapat kami langsung berdiskusi dan kita sepakati mendorong satu nama saja yaitu Hamzah Hapati Hasan. Sedangkan Pak Ibnu kita minta untuk tetap jadi pengurus DPP karena beliau merupakan aset kita disana. Kita juga akan tetap mendukung beliau untuk menjadi anggota DPR RI Dapil Sulbar untuk periode berikutnya,” terangnya.
 
Rakhmat yang juga mantan anggota DPRD Sulawesi Barat itu meminta agar pelaksanaan Musda disesuaikan dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) No 5 tahun 2016. Di sana disebutkan, Musda dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi, lalu selanjutnya tingkat kabupaten dan kecamatan.
 
Rapat akhir pekan lalu juga disebutkan, Musda akan dilaksanakan bertahap mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten pada bulan Maret hingga April. Lalu dilanjutkan tingkat provinsi pada bulan Juni hingga Juli. Tapi, hal ini belum disepakati oleh para peserta rapat karena sebagian besar menginginkan agar tetap sesuai Juklak.
 
“Kita ikuti saja juklak nomor 5. Tidak usah dibalik. Itu kan DPP yang keluarkan Juklak. Masa DPP juga yang langgar aturan yang mereka keluarkan. Intinya, kami kader dan pengurus meminta agar Musda provinsi lebih dulu dilaksanakan dari pada Musda kabupaten,” ujar Rakhmat.
 
Rakhmat berharap agar aspirasi kader Golkar ini bisa direspon oleh DPP Golkar demi menata kembali Golkar di Sulbar setelah kalah pada momen politik Pemilukada Februari lalu. (*/Naf)