JAKARTA--Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta dan Ali Baal Masdar (ABM)-Enny Anggraeni Anwar punya pendapat berbeda terkait praktek dinasti politik. Hal itu terungkap di debat publik putaran ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Grand Studio Metro TV Jakarta, Kamis (9/02) kemarin.

Isu tentang dinasti politik pertama kali disinggung oleh SDK. Saat berkesempatan melempar pertanyaan ke ABM-Enny, calon Gubernur nomor urut 1 itu menanyakan apa dan bagaimana pendapat ABM-Enny soal praktek dinasti politik.

"KPK selalu mengatakan bahwa dinasti itu berbahaya, karena dinasti itu bukan melahirkan pemimpin tapi melahirkan penguasa. Saya ingin tanya kepada Paslon nomor 3, apa pandangan saudara terhadap dinasti yang terjadi di Indonesia. Apakah anda sependapat dengan dinasti ?. Ataukah anda punya pemikiran lainnya ?," tanya SDK ke ABM-Enny.

Menjawab pertanyaan SDK tersebut, ABM mengatakan, praktek politik dinasti sesungguhnya bukan sesuatu yang mesti diributkan. Menurutnya, selama hal itu tidak melanggar aturan perundang-undangan, maka politik dinasti adalah sesuatu yang dibolehkan.

"Terima kasih. Saya tidak mengenal dinasti. Yang saya kenal di Indonesia adalah aturan. Kalau aturannya memungkinkan kenapa tidak, kalau bisa ya bisa, kalau tidak ya tidak bisa. Terima kasih," sebut ABM singkat.

Diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban ABM di atas, SDK menegaskan, meski tak melanggar aturan, praktek politik dinasti utamanya di level eksekutif merupakan hal yang tidak dianjurkan. Beragam pelanggaran hukum sering terjadi di tubuh pemerintahan lantaran dimulai dengan praktek politik dinasti.

"Terbukti bahwa banyak pejabat di Indonesia yang melakukan dinasti justru menjadi tangkapan KPK. Olehnya itu, saya kira tidak baik kita melakukan dinasti, karena sudah banyak contoh-contoh di Indonesia tentang dinasti ternyata tidak bisa berhasil di dalam memimin suatu daerah. Saya tidak sependapat dengan anda, karena dinasti bagi saya tidak baik," singgung SDK. (A/Naf)