JAKARTA--Selesai sudah tahapan debat publik Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. 3 kali peleksanan debat publik ditutup di debat yang digelar di grand studio Metro TV, Jakarta, Kamis (9/02).

Di debat yang disiarkan secara live tersebut, moderator debat, Zainal Arifin Mochtar sempat melempar pertanyaan seragam ke ketiga Paslon.

"Sesuai rencana aksi nasional terkait Hak Azasi Manusia memuat sasaran dan strategi serta prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan perlindungan Hak Azasi, khususnya kepada kaum perempuan dan anak. Ada pula perlindungan akses terhadapn hukum yang berlaku, kejahatan seksual. Seperti apa program yang akan dibuat dalam melaksanakan itu ?," tanya Zainel ke pasangan Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta, Salim S Mengga-Hasanuddin Mas'ud dan Ali Baal Masdara (ABM-Enny Anggraeni.

Seperti apa jawaban ketiga Paslon tersebut ?.

Diberi kesempatan pertama untuk menjawab, Paslon nomor urut 1, SDK-Kalma menjelaskan, Hak Azasi Manusia adalah sesuatu yang melekat di diri setiap manusia. Menurutnya, posisi Hak Azasi Manusia mendapat jaminan dari negara. SDK-Kalma menganggap, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci utama dalam menjamin Hak Azasi Manusia.

"Penguatan pendidikan juga akan menjamin masa depan setiap warga negara. Setiap anak harus bersekolah. Subsidi pemerintah untuk pendidikan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Begitu pula hak gender, perempuan harus diberi ruang yang sama. Laki-laku dan perempuan harus bisa untuk saling menghormati, tidak saling mendiskriminasi," terang SDK.

Hal yang sama juga diungkapkan pasangan Salim-Hasan. Menurutnya, posisi perempuan sangatlah vital untuk keberlangsungan masa depan masyarakat. Untuk itu, perempuan mesti berkembang setara dengan laki-laki.

"Diperlukan perhatian serius utamanya di sektor pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan. Anak-anak kita harus dibina sejak dalam rahim, diberi pendidikan layak, agama dan kearifan lokal. Anak-anak harus dibina sejak ia dalam rahim. Bagi saya, HAM adalah yang penting dan urgen dalam kehidupan kita," kata Salim S Mengga.

Sementara itu, ABM-Enny menjelaskan, di Sulawesi Barat konsep kesetaraan gender sesungguhnya telah diterapkan di daerah sejak dulu kala. Hak Azasi Manusia mesti menjadi hal yang mutlak.

"Di Polman, gratis pendidikan itu sudah diterapkan sejak lama. Sekarang orang lain baru memulainya. Termasuk untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Kita sudah bekerja sama dengan UNICEF dan lembaga lainnya dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan perempuan," jelas ABM sembari mengumbar jumlah pejabat perempuan yang ada di Polewali Mandar. (A/Naf)