MAMUJU--Aada empat kursi pimpinan di DPRD Sulawesi Barat. Satu Ketua, tiga lainnya Wakil Ketua.

Pemilu April 2019 lalu menghasilkan empat pimpinan DPRD dari empat partai politik peraih kursi terbanyak di Sulawesi Barat. Keempatnya masing-masing; Demokrat untuk kursi Ketua DPRD, serta Golkar, NasDem dan PDI Perjuangan di jabatan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat.

Hingga saat ini, baru NasDem yang secara pasti memutuskan siapa kadernya yang bakal duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, SK DPP NasDem nomor:019.SK/DPP.NasDem/VIII/2019 resmi mengamanatkan jabatan prestisius itu kepada sosok Abdul Rahim.

Politisi asal Polman itu sukses jadi anggota DPRD Sulawesi Barat dari Dapil Polman II (Sulawesi Barat III). Periode 2019-2024 ini adalah kali kedua ia duduk di lembaga legislatif di provinsi ke-33 ini.

Demokrat; SK Sudah Ada, Tapi Figurnya Masih Misteri

Sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Sulawesi Barat, perkara siapa dari partai Demokrat yang berhak atas kendaraan dinas berplat DC 3 mendapat atensi besar dari publik. Sejumlah nama pun disebut-sebut bakal mengantongi restu DPP Demokrat untuk jabatan Ketua DPRD Sulawesi Barat.

Minggu (1/09) yang lalu, Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Barat Abdul Wahab mengaku, nama ketua DPRD Sulawesi Barat sudah ditetapkan di DPP Demokrat sudah diteken ketua umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen DPP Demokrat, Hinca Panjaitan. 

Hanya saja, ia belum bisa membeberkan identitas sesungguhnya ihwal siapa nama itu.

Penyerahan SK Pimpinan DPRD Sulbar dan Ketua Fraksi Demokrat dari DPP ke Sekretaris DPD Demokrat Sulbar, Abdul Wahab Abdy. (Foto/Istimewa)

"Saya sendiri yang menerima SK tersebut," ujar Wahab Abdy kepada WACANA.Info.

Menurut dia, SK ketua DPRD Sulawesi Barat yang diterbitkan DPP Demokrat tersebut sepaket dengan nama ketua fraksi Demokrat di DPRD Sulawesi Barat.

"Hanya saja, saya belum melihat isi SK itu. Waktu diserahkan ke saya, SK itu dalam keadaan tersegel dalam amplop," ungkapnya.

Sadar akan posisinya, Wahab pun mengaku tak punya keberanian untuk membuka segel amplop berisi SK ketua DPRD Sulawesi Barat yang diterbitkan DPP Demokrat itu. 

Ia pun memutuskan untuk langsung menyerahkan amplop tersebut ke orang nomor satu di DPD Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

"Ia, saya harus tahu diri lah. Sesui petujuk Pak Sekjen, baiknya SK itu diserahkan langsung ke Pak SDK (Suhardi Duka)," bebernya.

Kata Wahab, hingga kini SK yang dimaksud belum juga dibuka oleh Suhardi Duka oleh karena padatnya kesibukan yang tengah dijalani pemilik satu kursi di Senayan itu dalam agenda Lemhanas.

"Pak SDK pun belum sempat buka amplopnya, Beliau masih sibuk di Lemhanas. Rencananya paling lambat tanggal 15, atau setidak-tidaknya sebelum pelantikan anggota DPRD Sulawesi Barat nanti, baru akan diumumkan oleh Pak SDK sendiri setelah agenda Beliau di Lemhanas selesai," tutup Abdul Wahab Abdy.

Golkar Masih Tanda Tanya

Hingga kini, siapa orang Golkar yang akan duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat belum juga jelas. Anggota DPRD Sulawesi Barat dari partai Golkar, Thamrin Endeng berharap, siapa pun kader Golkar yang didudukkan di kursi pimpinan DPRD Sulawesi Barat itu, ia adalah kader tulen partai 'beringin'.

Menurutnya, adalah hal yang akan mencederai semangat Golkar jika yang diputuskan untuk duduk di kursi tersebut bukan figur yang benar-benar khatam di partai Golkar.

"Yang berlaku di Golkar itu kan prestasinya, dedikasi dan loyalitasnya," Thamrin menjelaskan kriteria calon figur dari Golkar yang layak duduk di kursi pimpinan DPRD awal Agustus 2019 lalu.

Thamrin Endeng. (Foto/Manaf Harmay)

Tiga indikator di atas, kata Thamrin, hanya akan ada di tubuh kader yang benar-benar kader.

"Tidak akan ada pada figur yang belum tuntas di sejumlah proses pengaderan yang berlaku di partai ini," sambung Thamrin yang ditemui di ruang fraksi Golkar DPRD Sulawesi Barat. 

Thamrin menambahkan, nama yang akan diusung untuk duduk di kursi pimpinan DPRD baiknya sudah pernah duduk di lembaga legislatif.

"Akan jauh lebih baik jika yang bersangkutan pernah duduk di kursi pimpinan DPRD. Ini penting untuk menjamin keberlangsungan semangat yang selama ini diperjuangkan partai Golkar," beber Thamrin.

"Jangan sampai, kalau Golkar keliru dalam merekomedasikan nama, apa kata teman-teman partai lain. Karena saya tahu persis, standar yang sama juga diberlakukan oleh partai lain," pungkas Thamrin Endeng.

PDI Perjuangan Sulbar Usulkan Semua Caleg Terpilihnya ke DPP

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat, Charles Wiseman menampik semua isu yang beredar ihwal nama calon Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat dari partai 'moncong putih' itu. 

Charles menegaskan, hingga kini, belum ada keputusan resmi dari DPP PDI Perjuangan tentang siapa yang akan duduk di jabatan strategis itu.

"Kita tunggu yang pasti dari DPP siapa yang direkomendasikan," ujar Charles kepada WACANA.Info, Rabu (4/09).

Sekretaris DPD PDI P Sulbar, Charles Wiseman. (Foto/Manaf Harmay)

Chrales menyebut, pihaknya mengirim semua Caleg DPRD Sulawesi Barat terpilih dari PDI Perjuangan ke DPP. Artinya, semua punya peluang yang sama untuk kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat.

"Ini kan tergantung keputusan DPP, jadi semua berpeluang. Semua yang terpilih diminta sama DPP," begitu penjelasan Charles Wiseman.

Untuk informasi, anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 bakal diambil sumpah dan janji jabatannya pada Kamis, 26 September 2019 mendatang. (Naf/A)