MAMUJU--Ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahjha Purnama alias Ahok dianggap cukup mempengaruhi kondisi kebangsaan di Indonesia. Terlebih, pasca status tersangka yang kini disematkan ke Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama kembali akan dijadikan alasan oleh pihak lain untuk kembali menggelar aksi menuntut penahanan Ahok pada 2 Desember mendatang.

Menaggapi hal tersebut, Aliasnsi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Barat menganggap, pihak lain tak semestinya menjadikan alasan tersangkanya Ahok untuk kembali turun ke jalan pada 2 Desember nanti. Hal itu diungkap pada sebuah konfrensi pers di salah satu Warkop di bilangan Pongtiku, Mamuju. Sabtu, (19/11).

Masing-masing yang tergabung dalam aliansi tersebut diantaranya, GMNI Mamuju, PMII Cabang Mamuju, FPPI Mamuju, KOMKAR Mamuju, BEM Unika Mamuju, BEM Poltekes Mamuju, serta Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar, (FPPS). 

Ketua PMII Cabang Mamuju, Ibnu Imat Totori, menyebut, apapun alasannya, keutuhan kebangsaan dan makna ke-Indonesiaan harus berada di atas kepentiangan apapun. Ia menilia, aksi 2 Desember tersebut bukan hal yang mendesak dan penting untuk segera diwujudkan. 

"Ada beberapa kasus lain yang mesti menjadi konsentrasi bagi kita semua. Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, percayakan hal itu pada aparat hukum dalam menjalankan tugasnya. Konflik-konflik agraria tidak kalah penting untuk kita sikapi," sebut Imat.

Ia mencoba untuk 'melokalkan' isu tersangkanya Ahok ke konteks Sulawesi Barat. Imat menyebut, kasus agraria di beberapa wilayah di Sulawesi Barat ini perlu disikapi secara serius. 

"Kalau di tarik ke Sulbar itu masih banyak kasus-kasus agraria yang belum terselesaikan. Dari penyerobotan lahan, harga buah tandan kelapa sawit. Hal itu yang seharusnya menjadi konsentrasi pemerintah. Namun sampai saat ini pemerintah belum ada tindakan dalam menyikapi konflik-konflik itu, sehingga itu menjadi salah satu alasan kami untuk mendorong kasus agraria," sambungnya. 

"Keutuhan NKRI harus lebih diutamakan dari persoalan apapun itu. Kami akan menjadi garda terdepan ketika ada kelompok-kelompok atau individu yang ingin memeca belah keutuhan NKRI," pungkas Ibnu Imat Totori. (B/Nas/Naf)