JAKARTA--Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11). 

Pada kesempatan itu, Junda menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerapkan berbagai kebijakan internal yang terintegrasi dan terstandar untuk memperkuat akses informasi. Langkah ini mencakup penerbitan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penetapan pedoman SPBE bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penyediaan menu informasi publik yang seragam di situs web resmi pemprov, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta 35 OPD.

Selain itu, kepatuhan instansi dipertegas lewat Instruksi Sekretaris Daerah mengenai pengisian Daftar Informasi Publik serta pengintegrasian indikator keterbukaan informasi dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

"Website seragam OPD yang terintergrasi, berisi informasi publik sesuai ketentuan, di monitoring berkala dan mempengaruhi nilai TPP ASN," urai Junda.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga aktif menggembleng literasi keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi berkelanjutan kepada kepala desa, camat, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), serta lembaga swadaya masyarakat. Upaya ini diimbangi dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM PPID dan kampanye literasi digital lewat media sosial resmi.

Kebijakan berbasis digital ini membuahkan dampak positif baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dari sisi internal, langkah ini memicu perubahan tata kelola birokrasi, mulai dari peningkatan jumlah OPD yang menyajikan informasi secara lengkap, terbangunnya budaya kerja dan pola pikir ASN yang transparan, hingga terciptanya efisiensi pelayanan melalui kanal digital.

Sementara dari sisi eksternal, keterbukaan akses terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta proses perencanaan pembangunan memberikan hasil yang signifikan bagi publik.

"Langkah ini memberikan dampak internal yang signifikan terhadap perubahan tata kelola birokrasi. Dari sisi eksternal, keterbukaan akses terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta proses perencanaan pembangunan terbukti mampu memperkuat kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif warga melalui masukan dan pengawasan, serta memperluas layanan hingga ke pelosok desa," pungkas Junda Maulana. (*/Naf)