MAMUJU--Politisasi pengisian kursi Wakil Gubernur Sulawesi Barat sisa masa jabatan 2025–2030 terus bergulir. Politisi Partai Demokrat, Syamsul Samad, mendatangi sekretariat Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon Wakil Gubernur, mendampingi Gubernur Suhardi Duka.

Proses pendaftaran tersebut menunjukkan soliditas politik pendukung. Syamsul Samad hadir ke Gedung DPRD Sulawesi Barat dikawal jajaran pimpinan dari enam partai koalisi pengusung; Partai Demokrat, PKS, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PSI.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Abd Wahab Abdy menegaskan, seluruh syarat administrasi pendaftaran telah diserahkan secara kolektif bersama jajaran partai koalisi.

"Pendaftaran ini kami lakukan secara langsung dan serentak bersama seluruh elemen partai koalisi pengusung yang ada," kata Abd Wahab, Jumat (06/11).

Tentang status Syamsul Samad yang saat ini masih menduduki jabatan ketua komisi I DPRD Sulawesi Barat, Partai Demokrat memastikan bakal patuh pada regulasi perundang-undangan. Kata Wahab, Syamsul siap meletakkan jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat begitu Panlih secara resmi menetapkannya sebagai calon wakil gubernur.

Langkah pendaftaran ini menjadi pembuka dari mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) Wakil Gubernur di DPRD Sulawesi Barat. Saat ini, berkas pendaftaran Syamsul Samad tengah memasuki tahap verifikasi administrasi sebelum nantinya melangkah ke tahap penetapan calon dan proses pemungutan suara di parlemen. 

Komitmen Jaga Transparansi dan Profesionalisme

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi menerima dokumen pendaftaran Syamsul Samad. Kata dia, Panlih selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual untuk syarat yang disetor.

"Setelah menerima berkas inipihak Panlih akan segera melakukan proses verifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk mengecek kembali secara menyeluruh kelengkapan dan keabsahan berkas yang telah dimasukkan oleh bakal calon," ujar Suraidah Suhardi.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, Panlih berkomitmen penuh untuk tetap menjaga transparansi dan profesionalisme selama proses tahapan berlangsung.

"Agar seluruh rangkaian tahapan pemilihan wakil gubernur Sulbar sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku," tutup Suraidah Suhardi. (*/Naf)