MAMUJU--"Saya kira hari kemerdekaan itu sakral. Kenapa sakral ?, karena pembebasan dari penindasan, penjajahan. Dan di situ kita menghirup masa depan,". Hal itu disampaikan Gubernur Suhardi Duka usai memimpin jalannya upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Senin (17/08). 

81 tahun setelah Indonesia merdeka, perjuangan belum selesai. Menurut Suhardi Duka, pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya kemiskinan yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat.

“Walaupun sudah 81 tahun kita merdeka, sesungguhnya semua rakyat Indonesia itu harus sejahtera. Akan tetapi masih ada kemiskinan,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah. Menurut Suhardi Duka, berbagai kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok daerah.

“Saya kira ini yang akan menggugah kesadaran kita, bagaimana upaya Bapak Presiden, para menteri, dan seluruh kepala daerah untuk menolkan kemiskinan ekstrem di setiap wilayah pelosok Indonesia,” urai dia.

Ia menilai, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi yang menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan makna kemerdekaan.

“Kenapa ?. Karena kemiskinan ekstrem sesungguhnya dia jauh tertinggal dari kemerdekaan. Dengan demikian, kesadaran itu yang harus kita gugah,” tegasnya.

Suhardi Duka juga mengapresiasi pelaksanaan upacara HUT ke-81 RI yang berjalan dengan baik dan khidmat. secara khusus, ia mengapresiasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sulawesi Barat yang telah sukses menjalankan tugasnya.

“Pelaksanaan upacara cukup khidmat. Tidak semua mengikuti detik-detik Proklamasi dengan penuh kesadaran. Dan juga Paskibraka kita bagus,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka juga menyinggung pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah, kata dia, membuat pembangunan sejumlah infrastruktur tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui anggaran daerah.

Ia menyebut sejumlah program infrastruktur, seperti jalan desa melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan pembangunan jembatan gantung, berada dalam skema dukungan pemerintah pusat. pemerintah provinsi, kata dia, terus mengusulkan kebutuhan infrastruktur daerah kepada pemerintah pusat.

“Dengan keterbatasan anggaran kita, kadangkala infrastruktur tidak mampu kita bangun sepenuhnya di daerah. Olehnya itu kita sharing dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia bersyukur dukungan anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur Sulawesi Barat pada tahun sebelumnya cukup baik. Salah satunya, kata dia, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan jembatan yang ambruk di Karema, Mamuju, melalui skema Inpres Jalan Daerah.

Suhardi Duka juga menyebut PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang dapat membantu pembiayaan pembangunan daerah. Gubernur sebelumnya yakni Anwar Adnan Saleh dan Ali Baal Masdar telah memanfaatkan dukungan PT SMI untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

“Dan di tahun ini juga saya mengusul. Hanya belum bertandatangan. Tapi saya dijanji katanya kita akan tandatangan di akhir Agustus ini. Semoga ya,” Suhardi Duka menutup. (*/Naf)