SIMBORO -- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012-2016 dianggap belum lengkap. LKPJ tersebut begitu didominasi realisasi APBN.

Sekretaris Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Sukri Umar mengungkapkan, dokumen LKPJ yang ia terima didominasi muatan realiasi program pembangunan jalan dan jembatan, selain pengerjaan pelabuhan dan serta Bandara.

Deretan jenis realisasi program di atas sumber pendanaannya berasal dari APBN. Sukri mempertanyakan realisasi dan pemanfaatan APBD Sulawesi Barat dari tahun 2012 hingga 2016. 

"Ini juga harus dijelaskan oleh Gubernur. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program yang murni didanai melalui APBD kita," sebut Sukri, pria yang juga sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Kamis (13/10).

Ia menjelaskan, LKPJ yang disampaikan Gubernur tidak harus memuat rincian setiap program. Cukup garis besarnya saja berdasarkan visi pembangunan yang dicanangkan pemerintah. 

Namun tetap perlu menyandingkan realisasi APBN yang mendanai program pembangunan di Sulawesi Barat sekaligus apa dan sejauh mana pemanfaatan APBD Sulawesi Barat untuk sejumlah program-program besar.

"Dengan demikian, LKPJ itu tidak terkesan sepenggal-sepenggal menyajikan data. Tapai kalau modelnya seperti sekarang, kita kesulitan melihat progres keberhasilannya. Sebab realiasi laporan pemanfaatan APBD untuk program pembangunan tidak ditampilkan," tutup Sukri Umar sembari memperlihatkan dokumen paparan LKPJ Gubernur yang ia terima. (A/Naf)