JAKARTA--Atas prestasinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2025 untuk kawasan Sulawesi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi Sulawesi Barat memperoleh insentif fiskal. Itu diumumkan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (28/11) malam.

Junda Maulana mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Ia menjelaskan, selama tahun 2025 atas upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Barat berada dalam kondisi yang stabil dan terjaga.

“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 pengendalian inflasi kita bagus. Kita tidak pernah keluar dari range yang tinggi, selalu berada dalam rentang ideal pengendalian,” beber Junda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat saat dikonfirmasi usai musyawarah Korpri Sulawesi Barat, Senin (1/12).

Selain pencapaian indikator inflasi, penilaian juga melihat aspek kinerja kolaboratif TPID. Menurut Junda, Sulawesi Barat dinilai unggul karena seluruh pemangku kepentingan menjalankan peran secara efektif dan saling mendukung.

“Yang dinilai juga adalah kinerja kolaboratif kita, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga TNI, Polri, masyarakat, dan berbagai lembaga lain. Semua berkontribusi sehingga kita dinilai memiliki kinerja pengendalian inflasi daerah yang baik,” jelas Junda Maulana.

Dikutip dari Tirto, dalam penetapan TPID berkinerja terbaik beberapa waktu lalu, Bank Indonesia membagi wilayah penilaian ke beberapa zona, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sulawesi Barat berhasil menjadi yang terbaik dari lima provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pun meminta restu Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan insentif fiskal senilai total Rp 786 Miliar.

"Kita akan menyaksikan pengumuman pemenang TPID Awards dan championship digital di tahun 2025. Kami berharap arahan Bapak Presiden, selanjutnya daerah yang mendapatkan Award ini mohon dapat diberikan insetif fiskal," beber Airlangga Hartarto.

Sebelum memutuskan untuk memberi insentif fiskal, Airlangga mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait ketersediaan dana. 

"Tadi Pak Menteri Keuangan, saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia jumlahnya nggak terlalu besar bapak Presiden kira-kira Rp 786 Miliar yang dibagi jadi insetif," ujarnya.

Insentif fiskal ini merupakan apresiasi yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemda atas dukungan mereka dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi di daerah. Dus, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di masing-masing daerah, inflasi pun dapat dijaga agar tetap stabil.

"Ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah," demikian Airlangga Hartarto. (*/Naf)