MAMUJU--Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana melaunching Pos Penimbangan 'Maju Sejahtera'. Lokasinya di Pendopo Rumah Aspirasi, Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat, (14/11).

Pos pelayanan tersebut jadi langkah inovatif untuk meningkatkan akses layanan tumbuh kembang anak bagi ASN dan non-ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Junda mengapresiasi inisiatif Dinas Kesehatan Sulawesi Barat yang membuka pos penimbangan khusus itu.

“Ini langkah yang sangat baik. Kami mengapresiasi jajaran Dinas Kesehatan yang membuka pos pelayanan ini sebagai respons atas kebutuhan ASN yang sering terkendala kesibukan sehingga lupa membawa anaknya ke posyandu,” terang Junda.

Junda Maulana menekankan pentingnya keberadaan pos penimbangan di lingkungan kerja sebagai upaya menekan angka stunting yang masih berada di atas standar nasional.

Menurut data BPGRM, capaian stunting di Sulawesi Barat berada di angka 26 Persen, sementara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat 35 Persen. Tingkat kunjungan posyandu pun masih bervariasi antara 60–90 Persen, dengan rata-rata 74 Persen—angka yang belum ideal untuk deteksi dini tumbuh kembang anak.

“Permasalahan stunting di Sulbar cukup tinggi. Gerakannya harus dimulai dari posyandu. Jika kunjungan masih di bawah standar, sangat mungkin mereka yang tidak datang adalah masyarakat yang berisiko,” jelas Junda.

Dalam peninjauannya ke meja layanan, Sekda mengapresiasi adanya meja edukasi yang memberikan informasi langsung kepada orang tua mengenai status gizi dan risiko pertumbuhan anak.

“Posyandu tidak boleh menjadi kegiatan formalitas. Orang tua harus tahu status anaknya. Tadi bagus, ada edukasi yang menjelaskan bahwa anak berisiko, berat badannya hampir di bawah normal, dan apa yang harus dilakukan,” tegas Junda.

Ia berharap, model pelayanan seperti itu dapat direplikasi di kantor-kantor pemerintah, termasuk di instansi vertikal maupun kabupaten. 

Junda juga mendorong pengembangan layanan holistik integrati. Menggabungkan Posyandu dengan layanan PAUD.

“Banyak anak ASN di bawah usia lima tahun. Jika posyandu kita integrasikan dengan PAUD, orang tua bekerja dengan nyaman dan anak mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara bersamaan. Ini akan sangat membantu,” demikian Junda Maulana.

Sementera itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menjelaskan, pos penimbangan ini diperuntukkan khusus anak-anak ASN Pemprov yang selama ini kurang rutin menghadiri Posyandu umum.

“Sebagian besar anak ASN tidak sempat berkunjung ke posyandu karena kesibukan. Kami membantu Pemkab Mamuju karena wilayah Pemprov berada di Mamuju. Inisiatif ini pun disambut baik oleh Pak Gubernur,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pos penimbangan akan dibuka sebulan sekali, sesuai jadwal posyandu, namun juga tersedia layanan setiap hari Jumat bagi pegawai Pemprov yang berhalangan hadir. (*/Naf)