MAMUJU–"Alhamdulillah. Ini buah kerja keras semua pihak. Tapi kami tak boleh berhenti di sini. Masih ada catatan dari BPK yang harus kami perbaiki,". Hal itu jadi salah satu poin penegasan dari seorang Salim S Mengga, Wakil Gubernur Sulawesi Barat. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali membuktikan komitmennya dalam hal transparansi pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi tersebut jadi yang ke-11 bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara berturut-turut, sejak 2014.  

Dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (11/06), Salim S Mengga menyampaikan rasa syukur sekaligus tekadnya untuk terus berbenah. Meski WTP sudah di tangan, pemerintah tak akan menunggu batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan sejumlah catatan BPK. 

"Tim kami sudah bergerak untuk menuntaskan masalah administratif dan pengembalian kerugian negara secepat mungkin," sambung purnawirawan TNI AD itu.

BPK RI dalam laporannya memberikan apresiasi atas konsistensi pemerintah provinsi itu. Meski tetap menyoroti tiga temuan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. 

Untuk sederet catatan BPK itu, Salim memastikan seluruh rekomendasi bakal diprioritaskan.  

"Kami tak ingin sekadar mempertahankan WTP, tapi juga mengejar WTP tanpa catatan di tahun-tahun mendatang," tegas pasangan Gubernur Suhardi Duka ini.  

Untuk memastikan perbaikan berjalan maksimal, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah tegas, diantaranya; memblokir pihak terkait temuan BPK dari mengikuti lelang proyek hingga masalah terselesaikan, memperketat pengawasan, di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan meningkatkan koordinasi dengan DPRD untuk memastikan akuntabilitas keuangan.  

Salim juga mendorong pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat untuk mengikuti jejak pemerintah provinsi dalam meraih WTP. 

"Kami siap berbagi pengalaman dan best practice agar seluruh daerah di Sulbar bisa meraih predikat yang sama," dia.

Salim S Mengga, di akhir penyampaiannya menegaskan, WTP bukan sekadar prestasi administratif. 

"Ini tentang bagaimana uang rakyat dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," demikian Salim S Mengga. (*/Naf)