MAMUJU--"(Berkoalisi) paling memungkinkan dengan Demokrat. Pertimbangannya, yah karena nyaman aja dengan Demokrat,". Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Barat, Isra D Pramulya kepada WACANA.Info, Rabu (24/04).

Masing-masing partai politik sedang menyiapkan mesin politiknya menyongsong momentum elektoral Pilkada serentak tahun ini. Komunikasi politik antarcalon, maupun antarpartai pun terus menggeliat.

Bagi Partai Gerindra, berkoalisi dengan Demokrat untuk Pilkada Sulawesi Barat adalah hal yang sangat dimungkinkan. Pengalaman saling tandem saat memenangkan duet Prabowo-Gibran di provinsi ke-33 ini bisa jadi tolak ukurnya. Apalagi, baik Gerindra maupun Demokrat sama-sama membutuhkan kawan koalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"kita lihat mesin polltik Demokrat cukup bagus. Priorotas pertama kami tetap dengan mengusung Ali Baal Masdar. Tapi kami juga sedang menyusun strategi kalau misalnya tiba-tiba berkoalisi dengan partai lain, misalnya nggak cukup kursinya, yah kita akan hitung semuanya. Yang pasti kita akan mengutamakan mengusung kader, kemudian kalau nggak bisa, yah baru kita cari alternatif lain," urai Isra.

Bukti keseriusan Gerindra untuk satu perahu dengan Demokrat di Pilkada Sulawesi Barat ini adalah ketika Ali Baal Masdar secara resmi mengambil formulir pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur di sekretariat DPD Demokrat Sulawesi Barat beberapa waktu yang lalu. Kata Isra, hingga kini, komunikasi politik antara Ali Baal Masdar dengan Partai Demokrat terus berjalan.

"Komunikasi yang dibangun dengan Demokrat oleh Pak ABM (Ali Baal Masdar). Mungkin sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Bisa jadi sudah ada komunikasi sehingga akhirnya beliau mendaftar," pungkas Isra D Pramulya.

Pendaftaran di Gerindra Satu Pintu

Baru-baru ini, DPD Gerindra Sulawesi Barat menggelar rapat konsolidasi dan halal bi halal. Agenda yang juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPC se-Sulawesi Barat.

Konsoliasi dan Halal bi Halal DPD Gerindra Sulbar. (Foto/Istimewa)

Muhammad Ashar, bendahara DPD Gerindra Sulawesi Barat mengungkapkan, salah satu poin penting yang dihasilkan pada pertemuan tersebut adalah metode pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada serentak tahun 2024 akan dilakukan secara terpusat di DPD Gerindra Sulawesi Barat. Termasuk memberi prioritas kepada kader untuk ikut dalam kontestasi Pilkada di masing-masing kabupaten. 

"Untuk penjaringan calon bupati se-Sulawesi Barat, semuanya akan dibuka di DPD Gerindra Sulawesi Barat untuk lebih memudahkan dalam berkoordinasi dan sesuai petunjuk DPP Gerindra. Tentu saja tetap berkomunikasi dengan teman-teman DPC," kata Ashar.

Masih oleh Ashar, nama Ali Baal Masdar memang jadi prioritas utama bagi Gerindra Sulawesi Barat untuk diusung di Pilkada serentak tahun ini. Meski begitu, rapat konsolidasi itu pun menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPD Gerindra dalam hal menentukan arah politik di Pilkada yang selanjutnya diajukan ke DPP Partai Gerindra.

"Kemudian diusulkan juga untuk pembentukan badan saksi Gerindra dalam momentum Pilkada Sulawesi Barat," pungkas Muhammad Ashar.

Tiga Nama Ambil Formulir di Demokrat

Sejak secara resmi dibuka pada 17 April 2024 yang lalu, tim penjaringan bakal calon gubernur/wakil gubernur bentukan DPD Demokrat Sulawesi Barat telah menerima tiga orang pendaftar. Ketiganya masing-masing; mantan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, mantan Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, serta Rektor UNM, Husain Syam.

Perwakilan Andi Ibrahim Masdar saat Mengambil Formulir di Sekretariat DPD Demokrat Sulbar. (Foto/Istimewa)

Lewat masing-masing perwakilannya, ketiga nama di atas telah secara resmi mengambil formulir untuk dapat dicalonkan via 'bintang mercy' di Pilkada Sulawesi Barat. Proses pengambilan formulir di sekretariat DPD Demokrat Sulawesi Barat sendiri baru akan berakhir pada 27 April 2024.

Sementara untuk pengembalian formulirnya, DPD Demokrat Sulawesi Barat menetapkannya di 29 April 2024 hingga 11 Mei 2024. Di fase ini, sang calon sendiri-lah yang mesti mengembalikan formulir tersebut alias tak boleh didelegasikan ke orang lain.

"Ini bukti bahwa Demokrat itu partai yang sangat terbuka. Siapapun figurnya. Mau ia kader atau pun non kader. Apakah itu dari kalangan politisi atau birokrasi. Siapapun punya hak yang sama untuk mendaftar," begitu kata Abdul Wahab Abdy, ketua tim penjaringan bakal calon gubernur/wakil gubernur, DPD Demokrat Sulawesi Barat saat ditemui beberapa waktu lalu. (*/Naf)