MAMUJU--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot proses pembangunan bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi berharap, semua pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan proyek strategis nasional itu agar senantiasa memelihara komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar.

Ditemui di sela-sela aktivitasnya, Selasa (22/03), politisi cantik Partai Demokrat itu menjelaskan, perencanaan dan eksekusi proyek pembangunan bendungan tersebut wajib mempertimbangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Sebut saja pasca diselesaikannya proyek pembangunan bendungan di Kalukku.

"Karena sebelum ada bendungan di Kalukku itu, kecamatan Kalukku tak pernah dilanda banjir besar. Sekarang, sudah sering musibah banjir terjadi, justru saat proses pengerjaan bendungan di Kalukku itu selesai. Jangan sampai seperti itu kasusnya," beber Suraidah Suhardi di hadapan sejumlah wartawan.

Masih kata dia, pelibatan masyarakat sekitar dalam proses pengerjaan bendungan di Budong-Budong harus benar-benar terwujud. Minimal, sambung Suraidah, komunikasi dengan penduduk sekitar mesti terjalin dengan baik.

"Upayakan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dijelaskan azas manfaatnya ke masyarakat secara utuh. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, jangan sampai proyek ini tidak berjalan maksimal. Pendekatannya tetap harus humanis agar program ini terlaksana dengan baik," kata Suraidah Suhardi, mantan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju itu.

Suraidah pun meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam proses pengerjaan bendungan di Budong-Budong untuk senantisa menngontrol setiap tahap pekerjaan proyek strategis nasional sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 itu. Bukan sekadar dari balik meja saja.

"Dari Kementerian itu agar bisa melihat secara langsung. Tidak sekadar di atas meja saja," begitu kata Suraidah Suhardi. (Naf/B)