MAMUJU--Apapun itu, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17 kerap disebut dengan istilah 'sweet seventeen'. Di sisi lain, HUT ke-17 Provinsi Sulawesi Barat pada 22 September 2021 ini justru meninggalkan sejumlah perdebatan.

Selain pandemi yang belum juga reda, kondisi belum layak di beberapa objek vital di ibu kota provinsi akibat gempa pertengahan Januari 2021 lalu jelas jadi tantangan tersendiri. Jika begitu, seberapa seweet Provinsi Sulawesi Barat di hari jadinya yang ke-17 tahun nanti ?.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedianya telah menyiapkan skenario untuk memusatkan perayaan HUT Sulawesi Barat ke-17 di Buttu Ciping, Kecamatan Tinambung, Polman. 

Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, sejumlah acara bakal digelar di lokasi tersebut. Selain gelaran sidang paripurna istimewa DPRD, di sana juga akan dilakukan pemberian penghargaan individu atau organisasi yang berjasa dalam memajukan daerah. 

Pameran UMKM yang bertujuan untuk mendorong dan mengapresiasi usaha-usaha masyarakat. Serta atraksi sayyang pattu'duq (kuda patu'duq) untuk memasarkan budaya lokal.

Sayang, rencana yang telah tersusun rapi tersebut mendapat penolakan dari DPRD. Suraidah Suhardi, Ketua DPRD Sulawesi Barat itu menilai, memusatkan seluruh rangkaian kegiatan HUT di satu tempat bukanlah keputusan bijak di tengah pagebluk tak berkesudahan seperti saat ini.

"Yang menjadi fokus perhatian kita saat ini adalah kondisi pandemi. Saya tidak mau usai peringatan hari jadi terus tiba-tiba saya dipanggil oleh pihak kepolisian karena mengundang banyak orang, tidak menerapkan protokol kesehatan, dan sebagainya," tutur Suraidah Suhardi kepada WACANA.Info, Selasa (7/09).

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat Meninjau Proses Pengerjaan Taman Budaya di Buttu Ciping, Tinambung, Polman. (Foto/sulbarprov.go.id)

Opsi yang ditawarkan oley DPRD, kata Suraidah adalah pelaksanaan rapat paripurna istimewa tetap digelar di gedung darurat DPRD Sulawesi Barat. Untuk rangkaian kegiatan lain yang menjadi gawean eksekutif, biar tetap dipusatkan di Buttu Ciping sana.

"Mengingat Tatib juga harus di gedung DPRD. Dan saya katakan, kalau bisa yang diundang itu terbatas. Kami menawarkan, kita melakukan hal yang di luar dari kebiasaan. Kalau biasanya kita melakukan paripurna, nah kalau sekarang karena ada gedung kesenian di Buttu Ciping, yah kita bikin dua kegiatan saja. Pertama paripurna tetap di DPRD, dan satunya lagi kegiatan seremonial yang di Buttu Ciping itu. Tapi itu di luar dari gaweannya DPRD. Kita hanya di paripurna istimewa," urai Suraidah.

Suraidah nampaknya benar-benar tak ingin DPRD terlibat dalam setiap kegiatan yang berpotensi bakal menimbulkan kerumunan orang. Jangan sampai muncul kluster baru pasca perayaan HUT Sulawesi Barat ke-17.

"Para anggota DPRD saja tidak semua yang akan hadir secara fisik. Tapi dibukakan ruang 50 Persen hadir secara fisik, 50 persen via zoom," kata politisi Demokrat mantan Ketua DPRD Mamuju itu.

Bagi Suraidah, tentang teknis kegiatan HUT Sulawesi Barat tak mesti diperdebatkan. Sederhana saja. peringatannya tetap di DPRD lewat sidang paripurna istimewa, perayaannya boleh di Buttu Ciping.

"Kita tetap di DPRD untuk hari jadinya. Perayaannya bisa di Buttu Ciping. jadi tidak ada hal urgen yang mesti diperdebatkan ini," pungkas Suraidah Suhardi.

Dapat Substansi, Tanpa Teguran

Pemerintah Provinisi Sulawesi Barat belum punya opsi selain menyatukan paripurna istimewa dengan perayaan HUT Sulawesi Barat. Skenarionya tetap, semuanya digelar terpusat di Buttu Ciping.

Meski begitu, pemerintah provinsi tetap akan meminta rekomendasi kelayakan menggelar perayaan HUT Sulawesi Barat ke pemerintah Kabupaten Polman. Muhammad Idris menjelaskan, pihaknya hingga detik ini masih sedang mendiskusikan berbagai hal, termasuk mengupayakan peringatan HUT Sulawesi Barat bisa digelar bersama DPRD.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. (Foto/sulbarprov.go.id)

"Kita masih sedang membicarakannya. Pertama tentang kelayakannya terkait Covid-19. Kita lihat dulu rekomendasi Pemkab Polman. Kalau misalnya perkembangan Covid-19-nya itu tidak bisa ditoletransi, yah tentu akan kita berikan pertimbangan ke Pak Gubernur. Tapi kalau memungkinkan, yah berikutnya akan kita sampaikan ke DPRD," ucap Sekprov Sulawesi Barat itu.

"Sekali lagi kita mau ini agar tidak terpisah, antara paripurna dan perayaannya," tegas dia.

Menurut Idris, berbagai kemungkinan tetap akan dibicarakan. Termasuk dengan DPRD. Dengan kata lain, belum ada yang final.

"Jadi ini belum final. Kita mau substansi perayaannya dapat, tetapi kita juga tidak ditegur karena Covid-19. Kita cari titik temu. Karena tidak enaklah. Kita ini berprovinsi jangan dilihat selalu ada dikotomi. Kita harus berusaha mencari agar bagaimana kita ini selalu utuh. Makanya temanya itu; utuh bersama untuk kemajuan provinsi Sulawesi Barat. Belum ada opsi untuk berpisah, kita masih tetap diskusikan," pungkas Muhammad Idris. (Naf/A)