Gubernur Bakal Kumpulkan Para Bupati, Suraidah: Biarkan Rindu Itu Bertaut

Wacana.info
Rakor Gubernur Sulbar dengan Kemendagri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN Jaksa Agung juga Kepala BNPB. (Foto/sulbarprov.go.id)

MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar berencana untuk mengumpulkan para Bupati se Sulawesi Barat untuk membahas kebijakan pelarangan mudik untuk hari raya Idul Fitri tahun ini. Meski belum ada yang pasti ihwal kapan pertemuan itu bakal digelar.

Kebijakan pelarangan mudik tahun ini memang jadi salah satu topik diskusi utama di berbagai ruang publik. Ada yang menilai, wajar mudik dilarang jika bercermin pada pandemi Covid-19 yang belum juga tertangani dengan baik. 

Tak sedikit pula yang menganggap, kecenderungan kasus positif Covid-19 di Sulawesi Barat yang kian melandai mesti dijadikan pertimbangan agar pemerintah bisa melonggarkan aktivitas mudik bagi masyarakat antar kabupaten di Provinsi ke-33 ini.

"Untuk pemudik antar kabupaten se Sulbar, nanti kita akan undang para Bupati untuk rapat koordinasi untuk mendapatkan hasil dan keputusan apa yang akan menjadi aturan kita di Sulbar terkait larangan mudik hari raya," papar Ali Baal Masdar seperti dikutip dari berita.sulbarprov.go.id, Selasa (4/05).

Itu disampaikan Ali usai mengikuti Rakor penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 bersama Kemendagri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN Jaksa Agung juga Kepala BNPB via video conference di Rujab Gubernur Sulawesi Barat yang digelar sehari sebelumnya.

Rekomendasi DPRD Belum Dijawab

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedianya telah menyiapkan aturan resmi terkait kebijakan larangan mudik itu. Namun draft Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat yang mengatur hal tersebut mendapat banyak kritikan dari DPRD Sulawesi Barat.

Salah satu masukan DPRD terkait larangan mudik tahun ini adalah memberi kelonggaran kepada masyarakat Sulawesi Barat untuk melakukan aktivitas mudik. Selama perjalanannya tidak keluar wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. (Foto/Istimewa)

"Kita mengharapkan ada kemungkinan untuk boleh mudik kalau sekitar Sulbar. Dengan catatan menggunakan rapid test. Tapi sampai hari ini rekomenasi kita belum ada jawaban," ujar Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi.

Bercermin dari kasus positif Covid-19 di Sulawesi Barat yang kian hari kian berkurang, pemerintah hendaknya memberi kelonggaran kepada masyarakat untuk bisa menjalankan aktivitas mudik, khusus untuki antar kabupaten ndi wilayah Sulawesi Barat saja.

"kita berpikirnya begini, kita ini di sekitar Sulbar saja, bisa dipantau. Terlebih angka positif sudah melandai. Makanya kita rekomendasinya bisa mudik untuk wilayah Sulbar saja. Kalau mau keluar Sulbar atau dari luar Sulbar, yah tentu tidak boleh. Menurut saya, tidak pas jika kebijakan itu mau digeneralkan. Masa mau disamakan keadaan di Jawa dan di Sulbar," terang politisi partai Demokrat itu saat dihubungi via WhatsApp.

Mudik, sambung Suraidah, adalah momentum yang teramat sangat berharga bagi sebagian besar orang. Seolah telah menjadi tradisi di setiap hari raya Idul Fitri, mudik pun jadi penegasan tentang arti pulang yang paling nyata. Pulang ke kampung halaman yang merupakan pengejewantahan dari kembali fitri, kembali ke jati diri masing-masing individu.

"Kita bicara kemanusiaan lah. Sebab jangan sampai mudik tahun ini jadi mudik terakhir bersama keluarga. Ajal kan siapa yang tahu. Maka kalau saya, biarkanlah rindu itu bertaut," pungkas Suraidah Suhardi. (*/Naf)