MAMUJU--Lima Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat bertandang ke DPRD Sulawesi Barat baru-baru ini. Kelimanya menggandeng agenda 'curhat', bekeluh ke Komisi I DPRD Sulawesi Barat terkait setumpuk persoalan yang dihadapi lembaga itu, setidaknya sejak jajaran Komisioner KI Sulawesi Barat periode kali ini mulai bekerja.

Setidaknya, ada tiga poin utama yang disampaikan Komisioner KI Sulawesi Barat kepada Komisi I DPRD Sulawesi Barat. Ketidakjelasan anggaran, kelembagaan, serta mekanisme pembayaran tunjangan. 

Andi Fachriady Kusno, Komisioner KI Sulawesi Barat mengungkapkan, ketiga masalah di atas, jika tak segera diselesaikan, bakal berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang semestinya dilakukan oleh lembaga tersebut.

"Masalah anggaran. Awalnya, kami hanya diberi anggaran itu Rp 150 Juta. Belakangan ditambahkan ada di angka Rp 400 Juta. Kemudian oleh DPRD, itu ditambah menjadi Rp. 900 Juta. Kalau pun misalnya anggarannya mencapai Rp 900 Juta, menurut kami itu sudah sangat aman. Hanya persoalannya, sampai sekarang kejelasan mengenai anggaran itu belum sedikit pun kami ketahui. Sebab, ada juga informasi sampai ke kami, kalau untuk KI itu anggarannya hanya Rp 400 Juta untuk tahun depan," urai Fachriady.

Urusan kelembagaan jadi poin penting yang juga disampaikan KI Sulawesi Barat ke Komisi I DPRD Sulawesi Barat. Kata Fachriady, besar kemungkinan, KI Sulawesi Barat untuk tahun 2021 akan melekat di bawah sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.

Jika benar demikian, menurut Fachriady, hal itu secara tegas bakal membuat kinerja KI tidak maksimal.

"Kalau kami di bawah sekretariat, ini sama halnya kami akan memulai semua dari awal lagi. yang kami khawatirkan akan banyak kasus akan terbengkalai," begitu kata Fachriady.

Minimnya anggaran, agaknya jadi hal utama yang mesti segera dicarikan solusi. Paling tidak, hal itu yang dapat disimpulkan dari uraian Komisioner KI Provinsi Sulawesi Barat lainnya, Bakhtiar Ahmad. Di tengah padatnya kasus sengketa informasi yang mesti diselesaikan oleh Komisioner KI, Bakhtiar sampai mengeluhkan pendingin ruangan sidang yang tak lagi berfungsi normal.

"Kami bersidang itu harus menggunakan jas. Sementara AC di ruangan kadang tidak berfungsi. Belum lagi honor kami yang jumlahnya kecil, potong pajak lagi. Tapi Insya Allah kondisi itu tidak akan mengurangi semangat kami untuk bekerja," keluh Bakhtiar Ahmad.

Agendakan Pertemuan dengan Pihak Terkait

Pertemuan dengan lima Komisioner KI Provinsi Sulawesi Barat hari itu turut dihadiri oleh Ketua dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat. Syamsul Samad yang Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat itu menegaskan, pihaknya bakal tetap mempertahankan anggaran untuk KI Provinsi Sulawesi Barat paling tidak tetap di angka Rp 900 Juta untuk tahun depan.

Komisi I, kata Syamsul, berencana untuk memfasilitasi pertemuan antara KI Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, serta pihak terkait lainnya. Penting bagi Komisi I DPRD Sulawesi Barat untuk mengagendakan pertemuan itu mengingat permasalahan yang dihadapi KI Provinsi Sulawesi Barat mesti segera di-clear-kan.

"Kita memahami kondisi di KI. Saya pastikan angkanya (anggaran KI tahun 2021), tidak akan di bawah Ro 900 Juta," tegas Syamsul Samad.

Tentang KI Provinsi Sulawesi Barat yang rencananya bakal digabung ke sekretariat di OPD, kata Syamsul, adalah hal yang tak masuk akal. Terlebih jika melihat tugas, fungsi serta tanggungjawab yang diemban oleh lembaga independen tersebut.

"Saya juga tidak sependapat jika KI ini langsung dihandle oleh sekretariat. Itu tidak masuk akal, apalagi di tengah kesibukan yang ada di KI," sambung politisi Demokrat asal Kabupaten Polman itu.

"Rencana saya memfasilitasi pertemuan antara KI, Pak Sekda termasuk dengan Kominfo untuk membicarakan poin persoalan yang masih ada di KI. Kita hrus bicara dari hati ke hati membicarakan hal ini," pungkas Syamsul Samad.

Beberapa Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat yang turut hadir pada pertemuan hari itu diantaranya; Syahrir Hamdani, Firman Argo Waskito dan marigus Rasyid. (*/Naf)