MAMUJU--Lima Komisioner KPU Sulawesi Barat bertandang ke DPRD Sulawesi Barat, Rabu (19/02) siang. Didampingi beberapa nama dari sekretariat, rombongan KPU Sulawesi Barat diterima sejumlah anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat.

Agenda yang audiens dengan Komisi I DPRD Sulawesi Barat tersebut juga dimanfaatkan untuk memberi penjelasan terkait tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2020 yang saat ini sedang berlangsung.

"Pertama menyampaikan perkembangan tahapan yang sedang berlangsung untuk Pilkada serentak dan juga sekretaris (KPU Sulbar) yang baru. Jadi sesungguhnya di seputar itu yang kita sampaikan tahapan-tahapannya. Sehingga dalam perjalannya ini kalau ada yang bisa difasilitasi, difasilitasi lah sesuai kemampuan," beber Rustang di hadapan sejumlah wartawan usai audiens dengan Komisi I DPRD Sulawesi Barat.

Hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang persyaratan pencalonan pada Pemilukada yang di Sulawesi Barat ini bakal digelar di empat kabupaten; Majene, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu.

"Menyampaikan ke DPRD. DPRD ini kan punya partai dan kemungkinan ada calon yang mau dimajukan. Tolong disampaikan lebih awal tentang persyaratan," sambung Rustang.

Foto Bersama Usai Audiensi. (Foto/Manaf Harmay)

Pada audiens hari itu, KPU Sulawesi Barat juga meminta fasilitasi dari DPRD dalam hal penganggaran agenda supervisi dan monitoring yang mesti dilakukan oleh KPU Sulawesi Barat. Menurut Rustang, supervisi dan monitoring tersebut adalah hal yang penting untuk dilakukan demi pelaksanaan Pemilukada di empat kabupaten tersebut benar-benar berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Untuk mengakomodir supervisi dan monitoring seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 ini, KPU Sulawesi Barat mengaku masih kekurangan anggaran hingga Rp 1,2 Miliar lebih.

"Kita menyampaikan bahwa kita punya kewajiban supervisi dan monitoring itu. Hanya saja keterbatasan dana kami itu mungkin tidak bisa mengakses seluruh tahapan. Sehingga kami berharap kalau misalnya Pemprov bisa memfasilitasi itu, yah kita berharap seperti itu, supaya dimaksimalkan," ungkap Rustang.

Ketersediaan anggaran KPU Sulawesi Barat saat ini diakui belum cukup untuk mengakomodir supervisi dan monitoring seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada. Kata Rustang, ada beberapa item kegiatan yang direncanakan KPU Sulawesi Barat yang anggarannya tidak tersedia.

"Dulu kan hampir semua masuk kan. Nah ketika kami terima, kaget juga. Banyak yang tidak terakomodir. Ada sih monitoring untuk tahapan-tahapan tertentu, macam pencalonan, Bimntek Tungsura, padahal itu kan sudah ada di kami. Sementara kita ini sebelum-sebelumnya kan ada penerimaan tahapan, ada rekrutmen penyelenggara ad hoc. Itu kan kita harus jalan sebenarnta. Itu yang tidak terakomodir," pungkas Rustang.

DPRD Beri Respon untuk Proposal KPU

DPRD Sulawesi Barat sadar betul akan pentingnya agenda Pemilukada serentak di empat kabupaten itu. Dalam waktu dekat, DPRD bakal menjalani agenda Monev ke empat kabupaten yang ber-Pemilukada di Sulawesi Barat guna memastikan pelaksanaan pesta elektoral lima tahunan tersebut berjalan sesuai apa yang diharapkan.

"Kami tidak dalam posisi pasif. Insya Allah kita aktif. Kita akan Monev ke kabupaten melakukan supervisi, sekaligus mmerespon pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten. Kita tdk ingin dalam prosesnya nanti di ujung menyisakan masalah. Ini sifatnya deteksi dini," beber Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad saat ditemui di ruang kerjanya.

Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad. (Foto/Manaf Harmay)

Pria yang gemar olah raga sepak bola itu mengaku telah menerima banyak masukan dari KPU Sulawesi Barat. Mulai dari tahap rekrutmen penyelenggara ad hoc, persyaratan calon, hingga informasi lain seputar pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2020 ini.

"Itu masukan yang sangat baik untuk DPRD," kata dia.

Syamsul Samad pun membuka ruang untuk mendudukkan proposal anggaran yang disampaikan KPU Sulawesi Barat di atas. Karena sifatntya supproting saja, Syamsul mengaku bakal membicarakannya dengan pihak terkait lainnya.

"Membutuhkan supprot dalam upaya memaksimalkan kerja mereka untuk menyelesaikan tahapan Pilkada ini. Bahwa jika itu akan berkonsekuensi anggaran, nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa," tandas Syamsul Samad.

Pandangan yang nyaris serupa diutarakan anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim. Politisi NasDem itu menilai, untuk saat ini KPU memang membutuhkan supproting anggaran guna mewujudkan pelaksanaan Pemilukada yang berkualitas.

"Agar seluruh tahapan dan proses  yang berjalan menuju Pilkada nanti benar-benar bisa diyakinkan bahwa ini sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan koridor hukum yang mengatur tentang itu. Sehingga out put dari proses tersebut, bagaimana memastikan proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," ucap Rahim.

Dijelaskan Rahim, penting bagi KPU Sulawesi Barat untuk memastikan seluruh tahapan Pemilukada yang dilaksanakan KPU kabuaten itu telah berjalan di atas rel yang berlaku. Termasuk tentang agenda sosialisasi pelaksanaan Pemilukada itu sendiri.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. (Foto/Manaf Harmay)

"Saya fikir apa yang KPU harapkan itu sesuatu yang realisitis. Tinggal kita akan bicarakan dengan tim anggatan eksekutif. Karena ini pengusulannya telah melewati masa pembahasan dan penetapan APBD, tentu diperlukan pertimbangan yang sifatnya diskresi," ujar Rahim yang Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat.

"Soal nanti besarannya apakah sama dengan yang diminta atau dengan pertimbangan kemampuan anggaran kita. Kita berhatap mudah-mudahan seperti yang KPU harapkan," terang Rahim.

Penting untuk membicarakan proposal supproting anggaran yang diajukan KPU itu. Terlebih dengan melihat kekuatan APBD Sulawesi Barat yang oleh rahim disebut pas-pasan. Menurut Rahim, beberapa poin penting yang akan dibicarakan dengan tim anggaran eksekutif salah satunya adalah tentang bagaimana memperoleh sumber penanggaran untuk menutupi kebutuhan KPU tersebut.

"Kalau kita memahami bahwa Pilkada ini adalah sesuatu yang absolut harus kita dukung, maka tentu saja ada jalan agar kita bisa menemukan anggaran itu. Entah dengan merasionalisasi program, atau sekalian ada kegiatan yang mungkin saja kita fikir bisa ditunda untuk sementara waktu. Paling-paling itu," pungkas Abdul Rahim. (Naf/A)