MAJENE--Evaluasi besar-besaran sepertinya bakal jadi langkah yang akan diambil oleh kepengurusan DPD Golkar Sulawesi Barat. Itu setelah 'prahara' di tubuh Golkar Majene semakin memanas.

Ketua bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Sulawesi Barat, Hafid Pratama menegaskan, persoalan yang terjadi internal Golkar Majene mendapat perhatian serius dari DPD bahkan telah menggema cukup kuat d DPP Golkar.

"Dalam waktu dekat, DPD partai Golkar provinsi akan lakukan evaluasi kepengurusan di tingkat provinsi yang tentunya ini juga berdampak nantinya di tingkat kabupaten hingga kecamatan," urai Hafid dalam keterangan persnya kepada WACANA.Info, Selasa (11/06).

Seperti diberitakan, dugaan pelanggaran Pemilu yang menyeret nama-nama di internal partai berlambang pohon beringin itu disoal oleh salah satu Caleg Golkar Majene, Hasbinah Arief Saleh. Awalnya ia melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu. Kasus tersebut kini bahkan telah sampai di meja Mahkamah Konstitusi (MK)

"Melihat friksi yang trjadi di internal Golkar Majene dengan adanya sengketa internal, maka tentunya DPD Golkar Sulbar akan melakukan pembersihan secara total. Terkhusus komentar Ibu Hasbinah di media tentang adanya pengrusakan terhadap C1, maka DPD akan melakukan pengkajian mendalam terhadap hal ini," beber mantan aktivis HmI itu.

"Dan ketika betul terbukti pernyataan dari ibu Hasbinah dengan didapatnya temuan tersebut, maka saudara Lukman (ketua DPD Golkar Majene) pasti akan mendapat sanksi akan hal ini sebagai orang yang bertanggungjwb terhadap Golkar Majene dan menerima langsung anggaran saksi Golkar di Majene," sambungnya.

Hasbinah yang mengungkap adanya dugaan pengrusakan formulir C1 yang diduga melibnatkan 'orang dalam' Golkar sendiri, kata Hafid, merupakan bukti betapa dokumen tersebut sangatlah berharga.

"(Formulir)  C1 itu sangat penting. Tentunya akan menjadi pembelajaran untuk Golkar kabupaten lain di Sulbar. Apalagi sudah ada instruksi DPP untuk menindak tegas Golkar DPD II yang sengaja menyembunyikan atau menyimpan formulir C1 dengan tidak menyerahkannya ke DPP," tutup Hafid Pratama. (Keto/B)