MAMUJU--Hasil pelaksanaan Ujian Nasional SMK tahun 2019 se Indonesia menempatkan provinsi Sulawesi Barat di urutan paling buncit. DPRD Sulawesi Barat pun bereaksi.

Anggota DPRD Sulawesi Barat, Firman Argo Waskita menilai, buruknya hasil pelaksanaan Ujian Nasional untuk tingkat SMK tersebut adalah bukti kelalaian pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di provinsi ini.

"Yah kita tentu kaget. Padahal prediksi kita, dengan adnya kenaikan IPM, otomatis mutu pendidikan juga akan ikut naik. Tetapi faktanya terbalik. Kami menyayangkan hal itu. Berarti selama ini pemerintah provinsi itu lali terhadap peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Artinya peningkatan anggaran di sektor pendidikan, nyatanya tak  berbanding lurus dengan mutu pendidikan kita," beber Firman kepada WACANA.Info, Selasa (21/05) siang.

Politisi partai Demokrat itu menganggap, buruknya hasil Ujian Nasional SMK di Sulawesi Barat merupakan akumulasi dari sederet permasalahan yang terjadi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan. Berlarut-larutnya penyelesaian masalah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) salah satunya.

"Di sini juga pemerintah abai tentang nasib GTT/PTT. Karena kebanyakan yang masuk di dalam kategori kontrak itu justru lebih banyak dari guru SMK. Berarti selama ini kita lupa bahwa mereka juga pejuang pendidikan. Karena kita abai, mereka juga akhirnya ,akumulasinya di sini. Mereka juga tingkat kepeduliannya rendah terhadap pendidikan kita," urai Firman yang anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Barat itu.

Merujuki ke data yang telah banyak beredar di jagad maya, Sulawesi Barat jadi provinsi dengan nilai paling kecil untuk hasil Unjian Nasional SMK tahun 2019. Raihan poin untuk Sulawesi Barat bahkan lebih rendah tinimbang provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Provinsi DI Yogyakarta jadi yang tertinggi nilai hasil Ujian Nasional SMK tahun 209 dengan 53,33. Sementara Sulawesi Barat 'harus puas' dengan nilai 39,07.

"Saya beberapa kali komunikasi dengan para GTT/PTT. Mereka selalu mengeluhkan ketidakjelasan penghasilan mereka yang sudah sejak beberapa bulan terakhir ini belum juga diselesaikan. Dari situlah kita melihat bahwa ini korelasinya ada," sambung Firman.

Masih oleh Firman, besarnya dukungan anggaran di sektor pendidikan di Sulawesi Barat pun jadi bukti betapa pemerintah lali dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan. 20 Persen dari APBD untuk sektor pendidikan, menurut Firman, sudah direalisasikan.

"Malah untuk tahun ini, besar itu di sektar pendidikan. Terutama di SMK. Tentu tidak hanya terkonsentrasi di satu OPD saja, termasuk Badan Diklat juga . Alokasi anggaran untikuk sektor pendidikan itu tak mengharuskan untuk menyentuh pendidikan formal saja, bukan. Tapi itu di seluruh sektor. Dengan adanya fakta di atas, besaran anggaran itu ternyata tidak berbading lurus dengan kualitas pendidikan kita," cetus dia.

Bahkan menurut Firman, pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang memperoleh anggaran dari kompenasi dari cukai rokok, secara utuh difokuskan ke sektor pendidikan. Jumlahnya tak sedikit. Rp. 9 Miliyar, kata Firman.

"Apalagi, setiap kita dievaluasi sama Kemendagri, selalu saja diminta untuk kita pastikan sektor pendidikan dan kesehatan itu dipenuhi dulu. Baru seteah itu kita bicara yang infrastruktur yang 30 Persen, selalu begitu. Jadi kalau tidak cukup, mereka yang paksakan," simpul Firman Argo Waskito. (Naf/B)