MAMUJU--Terhitung delapan hari lagi menuju pesta elektoral bertajuk Pemilu 2019. Masa kampanye tentunya sangat dimaksimalkan oleh semua kontestan baik itu Pileg maupun Pilpres demi raihan suara maksimal di 17 April 2019 nanti.

Ada dua hal penting yang mesti diwaspadai di jelang Pemilu 2019. Hoaks dan politik uang, dua hal yang diisukan berhembus begitu kencang. Publik tentu diharap punya alat saring yang cukup memadai untuk menangkal dua hal tersebut.

Dewan pembina lembaga Esensi Sulawesi Barat, Syarifuddin Mandegar menilai, penyebaran informasi apapun yang belum pasti kebenarannya hendaknya ditanggapi secara bijak. Mengingat ada banyak kepentingan politik di balik penyebaran informasi, maka sangat wajar jika penyebaran informasi yang tak tentu benar itu cukup gencar dihembuskan jelang momentum politik.

Menurut dia, terdapat beberapa tipe orang dalam menerima berita atau informasi hoaks. Pertama, semua informasi atau berita yang mereka baca diyakini sebagai kebenaran. Kedua, mereka mengetahui bahwa itu adalah berita hoaks tetapi dijadikan sebagai bahan gorengan untuk kepentingan politik. Ketiga, dalam menerima informasi atau berita, tipe orang seperti ini berusaha menelusur dari mana sumbernya, serta berusaha untuk bersikap tidak terburu-buru percaya sebelum mendapat sumber yang valid.

"Perlu dicatat bahwa hoaks tidak hadir secara kebetulan," ujar Syarifuddin Mandegar, Senin (8/04) siang.

Syarifuuddin menambahkan, antara informasi hoaks dengan yang asli memang sulit dibedakan. Akan tetapi, hoaks adalah produk pembodohan secara sistematis. Rata-rata hoaks ini diproduksi dan disebarluaskan di sosial media,  jika ada kelompok yang percaya bahwa informasi itu benar, maka dengan hitungan detik hoaks itu akan terpublikasi secara massif.

"Karena itu, untuk menangkal hoaks, pertama memberikan edukasi ke masyarakat bahwa apapun berita yang didapatkan jangan langsung percaya tetapi melakukan langkah koreksi atas kebenaran berita tersebut. Kedua, mengkanalisasi informasi mana yang validitasnya terjamin dan mana yang tidak," jelas Sarifuddin Mandegar.

Khusus untuk praktek politik uang, Syarifuddin Mandegar menilai, publik hendaknya diberi penguatan atas pentingnya menolak aksi 'haram' itu. Menurutnya, publik tak cukup hanya diberi himbauan saja. Akan tetapi melakukan pencegahan dini terutama jelang hari pencoblosan.

"Saya kira Polri, Bawaslu, serta stakeholder lainnya sudah harus menyusun strategi penanganan money politic. Demikian juga partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap potensi money politic atau orang seribut sebagai serangan fajar," tutup Syarifuddin Mandegar. (Naf/B)