MAMUJU--Bawaslu Mamuju telah mengantongi peta terkait potensi terjadinya pelanggaran Pemilu di sejumlah TPS. Hampir di semua TPS yang tersebar di kecamatan, terdapat indikasi terjadinya pelanggaran Pemilu.

Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengungkapkan, terdapat lima aspek untuk menentukan TPS itu dikategorikan rawan. Diantaranya, akurasi data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara dan kepatuhan prosedur.

"Terakhir, TPS itu akan rawan adanya politik uang," ujar Rusdin kepada WACANA.Info, Kamis (4/04).

Meski belum menyebutkan jumlah atau titik pasti dimana TPS yang dikategorikan rawan itu, Bawaslu Mamuju mengaku telah berkoordinasi dengan KPU agar indikasi di atas segera ditindaklanjuti.

"TPS rawan yang kita susun ini ada aspek keterkaitan dengan surat suara. Kita beri saran kepada KPU untuk dimasukkan dalam DPT dan itu sudah secara terminimalisir. Insya Allah akan ditambahkan surat suara terkait DPT itu," beber dia.

Sejumlah wilayah yang sulit terjangkau juga dimasukkan dalam daftar TPS rawan. Misalnya wilayah yang hanya bisa dijangkau via jalur yang cukup ekstrim.

"Selain Bala Balakang, beberapa TPS harus ditempuh dengan menaiki katinting. Seperti di kecamatan Tommo dan di Sampaga," cetusnya.

Kata Rusdin, dari daftar TPS yang dianggap rawan tersebut, Bawaslu sudah menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Yang kami lakukan adalah maksimalkan pencegahan money politic itu. Jadi kami mencoba menggeser pemahaman mereka terhadap tranksaksi politik uang," sebut Rusdin.

"Kami sudah bicara dengan teman-teman kepolisian melalui Satuan Itelkam agar bisa menurunkan personil minimal satu kecamatan satu personel, dengan harapan dapat memberi informasi ke kita sehingga bisa lebih cepat untuk mengatisipasi," tutup Rusdin. (Keto/B)