MAMUJU--Untuk kedua kalinya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah bertandang ke Sulawesi Barat. Medio tahun 2015 lalu, pria yang dikenal kritis tersebut sempat berkunjung ke Sulawesi Barat dalam agenda pemantapan pembentukan kabupaten Balanipa.

Senin (11/02) kemarin, Fahri kembali datang. Selain menghadiri dialog dengan komunitas pegiat literasi, ia pun berkesempatan membawakan orasi kembangsaan dalam deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Sulawesi Barat di d'Maleo hotel Mamuju.

Lalu, apa kabar pembentukan kabupaten Balanipa ?.

Ditanya soal apa yang telah sekian lama diidam-idamkan masyarakat Balanipa itu, Fahri mengaku telah dengan sekuat tenaga untuk mewujudkannya di level pemerintah pusat. 

Kata dia, kebijakan eksekutif dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang menutup kran pemekaran daerah otonomi baru membuat membuat kabupaten Balanipa belum bisa direalisasikan.

"Saya sudah mengupayakan agar pembentukan kabupaten Balanipa itu masuk ke dalam skala prioritas. Tapi Pak Jokowi nggak berani biki pemekaran. di DPR daftarnya sudah masuk, Balanipa sudah masuk dalam prioritas pembentukan DOB. Tapi Presiden Jokowi tidak berani melakukan pemekaran," ungkap Fahri kepada sejumlah wartawan.

Menurut Fahri, moratorium pembentukan daerah otonomi baru oleh pemerintah adalah satu dari sekian hal yang menjadi catatatn kritis dari mantan politisi PKS itu terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

"Jadi salah satu evaluasi negatif kita terhadap Pak Jokowi adalah karena dia takut terhadap pemekaran. Alasannya, Pak Jokowi menganggap itu masalah keuangan. Padahal pemekaran itu prinsipnya mereka tidak minta uang, mereka hanya minta kewenangan lebih untuk mengurus dirinya sendiri. Nah itu yang tidak ditangkap oleh pemerintahan ini sehingga mereka melakukan moratorium," sambung Fahri.

Momentum Pileg dan Pilpres pada 17 April tahun ini diharapkan mampu menjadi pintu besar untuk dapat mewujudkan pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia. Menurut Fahri, Indonesia dengan wilayah yang begitu luas plus jumlah penduduk yang juga besar memerlukan banyak pemekaran wilayah.

"Saya meminta, pemerintahan yang akan datang yang terpilih harus punya komitmen untuk memulai pemekaran daerah baru. Indonesia memerlukan 50 provinsi. karena luas wilayah kita itu, penduduk kita itu hampir sama dengan Amerika. Mereka bikin 50 state. Kita ini juga harusnya punya 50 provinsi. Terlalu banyak yang harus dipisah supaya lebih mandiri. Pemekaran harus terus dibuka kembali," tutup Fahri Hamzah. (Naf/A)