MAMUJU-PAN provinsi Sulawesi Barat ikut menyoroti rencana Gubernur Sulawesi Barat terkait pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Migas di Blok Sebuku. Faktanya, rencana Gubernur, Ali Baal Masdar terkait pembagian PI itu memancing reaksi keras di tengah masyarakat Majene.

Ketua DPW PAN Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas menyebut, Gubernur idealnya tak perlu membuat kebijakan baru, terkait hasil pembagian PI yang sebelumnya sudah disepakati secara bersama-sama di Istana Wapres beberapa tahun lalu.

"Menurut saya, ini kita belum bergerak. Pemprov sudah ribut-ribut. Sehingga kalau saya, Pemprov harusnya tidak merubah lagi apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Kalau Gubernur masih bicara tentang pembagian, itu sudah terlambat. Jangan gubernur gagal pahamlah," ucap Asri yang ditemui di sala satu cafe di kota Mamuju, Rabu (18/07).

Ia bahkan meminta Gubernur Ali Baal Masdar untuk banyak belajar dengan berkonsultasi ke Gubernur sebelumnya, Anwar Adnan Saleh untuk mengetahui seluk beluk pembagian PI pengelolaan Migas di blok Sebuku tersebut. 

"Harusnya bertanya pada Gubernur yang sebelumnya, karena proses ini kan sudah berjalan," sambung pria yang juga Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat itu.

Yang jadi ketakutan buat Asri, jika polemik PI ini terus berlarut-larut, kemungkinan Sulawesi Barat untuk tidak mendapatkan apa-apa dari pembagian PI pengelolaan Migas di blok Sebuku itu bisa saja terjadi.

"Harusnya sekarang perusahaan daerah itu bergerak dan mendapatkan sesuai dengan kebijakan. Karena kan begini, ketika itu ditentukan 6 bulan, namun tidak ada tanggapan yang serius terhadap PI oleh pemerintah provinsi, maka pemerintah pusat akan menarik kembali. Jadi bisa-bisa Pemprov ini nol. Tidak dapat apa-apa, kalau proses enam bulan ini tidak bisa berjalan," terang Asri.

Asri berharap, Gubernur Sulawesi Barat legowo untuk membuka ruang pertemuan, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Majene, serta pihak legislatif. Dengan demikian, Asri meyakini, bakal ada solusi jika semua pihak sudi untuk duduk berama.

"Saya harap juga Gubernur mengundang Pemkab Majene dan DPRD-nya untuk duduk satu meja. Jangan sampai pembagian yang sudah disepakati tidak berjalan karena ribut-ribut terus. Seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi untuk Sulbar nol. Di sini forum dialog saja sebenarnya yang dibutuhkan," tutup Asri.

Diberitakan sebelumnya, kesepakatan untuk duduk bersama pada Selasa 24 Juli 2018 mendatang antara pemerintah provinsi Sulawesi Barat dengan pemerintah kabupaten Majene berikut Alinasi Masyarakat Majene jadi update terakhir dari polemik pembagian PI pengelolaan Migas di blok Sebuku. Kesepakatan tersebut diambil saat Alinasi Masyarakat Majene menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Barat beberapa hari yang lalu. (Uci/A)