MAMUJU-Ratusan massa dari aliansi cinta guru pegawai tidak tetap menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat, Kamis (4/07).

Mendatangi gedung DPRD dilakukan para guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) setelah sebelumnya mereka berorasi di bundaran jalan arteri Mamuju. SK dan Gaji yang hingga kini belum mereka terima jadi pelecut para pahwalan tanpa tanda jasa itu menggelar aksi unjuk rasa.

"Tujuh bulan gaji kami tidak dibayarkan. Kami ini GTT dan PTT merasa tertindas," sebut Ashar salah satu perwakilan massa dalam orasinya.

SK dan gaji yang sama sekali belum diterima para guru Pegawai Tidak tetap (PTT) tersebut berkebalikan dengan kondisi para PTT di lingkup Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat. Menerut Ashar, gaji tenaga honorer yang bekerja di Dinas Pendidikan sudah menerima gajinya sejak sebelum Idulfitri lalu.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar pemerintah provinsi Sulawesi Barat segera menerbitkan SK penempatan guru honorer sesuai SK Gubernur tahun 2017. Selain itu, massa juga meminta agar SK penempatan guru honorer ditandatangani oleh Gubernur, Ali Baal Masdar, bukan dari Dinas Pendidikan dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018. Terakhir, mereka juga menuntut penggajian guru PTT tidak dibayarkan berdasarkan jam mengajar, melainkan sesuai dengan UMP provinsi Sulawesi Barat.

Plt Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Arman Salimin di hadapan massa menyebut, pihaknya telah membentuk tim terpadu untuk melakukan pendataan guru PTT di setiap sekolah yang ada di Sulawesi Barat.

"Kami banyak menemukan di lapangan namanya terdaftar honorer di sekolah, tetapi orangnya tidak pernah masuk," ungkap Arman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Nasional provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo mengaku belum bisa berbuat banyak lantaran dirinya merupakan pejabat baru di dinas tersebut.

Ia menjelaskan, hasil verifikasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebutkan, dari total Guru PTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Sulawesi Barat sejumlah 2.170 orang. Sementara yang dianggarkan di tahun 2018 hanya 925 orang dari enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yang akan gajinya akan dibayarkan selama 7 bulan.

"Sehingga saya panggil bendahara kalau sistem pembayaran tahun kemarin kira-kira bagaimana. Sementara tenaga honorer guru ada sebanyak 2.170 orang," urai pria asal Polman itu.

Yang juga jadi persoalan, kata Arifuddin, berdasarkan usulan para kepala sekolah dari enam kabupaten di Sulawesi Barat, ia menerima usulan agar diterbitkan SK sebanyak 3.802 orang.

"Ada data kami lihat di sekolah SMA 3 Majene yakni guru PTT 91 dan pegawai 8 orang. Sementara jumlah siswanya hanya berapa orang," tuturnya.

Usai mendengar penjelasan dari perwakilan DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Barat itu, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. (*/Naf)