MAJENE--Perwakilan dari pemerintah kabupaten Majene bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Wapres, Selasa (3/07) kemarin. Nama-nama seperti Bupati Majene, Fahmi Massiara, Ketua DPRD Majene, Darmasyah, Wakil Ketua DPRD Majene, Hasbina Arif Saleh, Asisten II Pemkab Majene, Iskandar, serta Kabag Pemerintahan Pemkab Majene, Ilhamsyah turut hadir dalam pertemuan dengan 'RI 02' itu.

Pertemuan tersebut sengaja digelat untuk membincang pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Migas blok Sebuku yang terus berpolemik. Ketua DPRD Majene, Darmansyah kepada WACANA.Info menyebut, Wakil Presiden menyampaikan beberapa hal penting terkait polemik pembagian PI.

"Pak Wapres menyampaikan bahwa pembagian PI itu tetap didasarkan pada komitmen kesepakatan awal," ungkap Darmasyah yang dihubungi, Rabu (4/07) siang.

Seperti diketahui, Polemik pembagian PI pengelolaan blok Sebuku bermula dari rencana Gubernur Ali Baal untuk membagi PI pengelolaan blok Sebuku sebesar 5 Persen dengan rincian; 3 Persen untuk pemerintah provinsi, 2 Persen sisanya dibagi ke semua kabupaten, tentu dengan memprioritaskan kabupaten Majene.

Rencana di atas dianggap menyalahi kesepakatan yang tertuang dalam notulensi MoU antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, kabupaten Majene dan Kota Baru di Istana Wapres beberapa tahun lalu. 

Di sana disebutkan bahwa PI sebesar 10 Persen di bagi rata antara kedua provinsi (masing-masing dapat 5 Persen). Demikian pula dengan model pembagian PI antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
 
Kesepakatan itu pun disimpulkan banyak pihak bahwa 5 Persen yang jadi milik provinsi Sulawesi Barat wajib dibagi rata dengan pemerintah kabupaten Majene (masing-masing dapat 2,5 Persen).

Darmansyah, politisi PAN itu juga mengatakan, polemik yang bergulir di tengah publik Sulawesi Barat terkait pembagian PI tersebut tak lepas dari pantauan dari seorang Wakil Presiden.

"Beliau tetap pantau. Dan mungkin akan ada suratnya turut dalam waktu dekat ini," sambungnya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua DPRD Majene, Hasbina Arif Saleh juga menyebut, Wakil Presiden, Jusuf Kalla memberikan jaminan atas pola pembagian PI pengelolaan blok Sebuku dikembalikan pada komitmen awal sesuai yang tertuang dalam notulensi MoU beberapa tahun silam.

"Sangat jelas penjelasannya bahwa provinsi Sulbar 50 Persen dan provinsi Kalsel 50 Persen. Demikian juga kabupaten Majene 50 Persen, kabupaten Kota Baru 50 Persen. Tidak bergeser dari notupen MoU awal. Ini disampaikan langsung Pak JK di hadapan rombongan," sumbang Hasbina, politisi Golkar Majene itu.

Selain sederet nama dari jajaran pemerintah kabupaten Majene di atas, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh mantan Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh serta mantan Bupati Majene, Kalma Katta. (Naf/A)