MAMUJU--Ketua Bawaslu Sulawesi Barat, Sulfan Sulo menyebut, pihaknya bakal membentuk posko pengaduan untuk memaksimalkan proses pendataan bagi masyarakat yang belum terdata di KPU.

"Bawaslu Desa dan Kelurahan kami sedikit. Nah untuk mensiasati, kami akan mencoba membangun sistim pengawasan yang baru. Dalam jangka pendek ini, kita akan membentuk posko pengaduan. Jadi masyarakat yang merasa tidak terdata dengan baik oleh teman-teman KPU, BPDP itu ada salurannya. Dan kita akan mendata itu untuk memastikan di KPU masyarakat memiliki hak pilih itu terdata," jelas Sulfan, dalam dialog publik di salah satu Warkop di Mamuju, Jumat (26/01) kemarin.

Mantan Komisioner KPU Majene itu juga berkomitmen untuk memperbaikin motode pengawasan di sejumlah momentum politik 208 dan 2019 mendatang.

"Dalam penindakan pelanggaran administrasi dan sengketa akan lebih ditingkatkan lagi. Tentu saja bukan semangatnya bagaimana menangkap orang, tapi semangatnya adalah bagaimana membangun budaya menghargai aturan dan mau melakukan aturan," sambungnya.

Dengan tegas, Sulfan juga meminta semua penyelenggara Pemilu agar tetap mengedepankan independensi dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

"Terkait  netralitas penyelenggara Pemilu, kami di Bawaslu juga tidak akan pernah terputus untuk itu. Saya mengingatkan kepada teman-teman, supaya ini menjadi perhatian. Jangan coba-coba lagi masuk menjadi penyelenggara Pemilu tapi anda tidak bersih. Pasti ketahuan, tinggal menunggu waktu saja," tutup Sulfan Sulo. (Naf/A)