POLMAN--Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas meragukan komitmen pemerintah kabupaten Polman dalam hal penentasan persoalan kesehatan. Hal itu ia sampaikan berkenaan dengan kian maraknya kasus gizi buruk di sejumlah wilayah di kabupaten Polman.

Dalam sesi dialog bersama sejumlah insan pers di Mamuju akhir pekan lalu, Asri bahkan mempertanyakan kinerja para pengambil kebijakan yang ada di Polman jika kasus gizi buruk seolah tak ada habisnya.

“Kalau saya ditanya, saya selalu bilang begini, apa kerjanya Bupati, apa kerjanya Pak Desa kalau masih ada warganya gizi buruk,” ungkap Asri di salah satu Warkop di Mamuju.

Bagi pria kelahiran Tapango Polman itu, Kepala Daerah mestinya lebih berani mengakui jika daerahnya memang masuk dalam kategori miskin. Bukan menyalahkan lembaga yang berkewenangan dalam melakukan pendataan.

“Saya tidak sepakat kalau ada pemerintah selalu mengatakan begini, itu karena pendataanya itu tidak benar. Bagaimana pendataan kita tidak benar, menurut regulasi kita. BPS (Badan Pusat Statistik) diberikan otoritas penuh untuk melakukan pendataan, itu satu. BPS tidak pernah walaupun turun sendiri menurut aturan tetap didampingi oleh perangkat pemerintah paling bawah,” sambungnya.

“Jadi saya kadang-kadang bingung membaca komentar di media, pemerintah daerah membantah itu,” begitu katanya.

Asri Anas menjelaskan, dalam 15 poin tugas dan kewajiban seorang Kepala Daerah, hanya satu yang menyebut pembangunan insfrastruktur, selebihnya Kepala Daerah diwajibkan untuk memeberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Kalau ada anak menderita gizi buruk, siapa yang paling bertanggungjawab. Kalau ada anak yang tidak bisa sekolah siapa yang bertanggungjawab ?. Menurut Undang-Undang adalah Bupati,” tegas Asri.

“Apa pelayanan dasar ?. Satu pendidikan, tidak boleh ada orang yang tidak sekolah, tidak boleh ada warga yang tidak dilayani kesehatannya dan pelayanan pemerintahan,” simpul Muhammad Asri Anas. (Keto/A)