MAMUJU--Rapat Bamus yang digelar secara mendadak di ruangan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Harun, Selasa (8/08) menyisakan persoalan. Sejumlah Anggota DPRD menilai, pimpinan DPRD itu sengaja memaksakan kesepakatan di forum Bamus dengan agenda utama proses PAW Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya.

Cukup beralasan munculnya dugaan memaksakan kesepakatan di atas. Pasalnya, Bamus dilaksanakan secara mendadak, tanpa adanya pemberitahuan dalam bentuk undangan resmi yang lazimnya selalu mengawali rapat apapun di lembaga legislatif itu.

Indikasi memaksakan kehendak dari pimpinan DPRD itu pun pecah di forum paripurna. Saat sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Barat menolak agenda paripurna yang sedianya akan dipimpin oleh Harun. 

Kembali ke soal rapat Bamus. Dijelaskan Harun, sesungguhnya apa yang sedianya hendak ia bawa di forum paripurna tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat Bamus yang sebelumnya telah digelar.

"Bukan soal legal atau tidak legal. Tapi itu sudah kuorum karena sudah lebih dari yang menandatangani. Yang jelas kita Bamus-kan dulu, kalau sudah sepakat di Bamus, baru kita lanjutkan ke paripurna," begitu penjelasan Harun saat ditemui seusai turun dari ruang paripurna.

Selain soal rapat Bamus dadakan, yang juga jadi pertanyaan di rapat Bamus tersebut ialah kehadiran Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar di ruangan Wakil Ketua DPRD, Harun.

Gubernur yang ikut 'nimbrung' di rapat Bamus DPRD Sulawesi Barat tersebut memunculkan dugaan soal adanya intervensi pihak eksekutif terhadap proses PAW Munandar Wijaya. Ditanya soal dugaan itu, Harun menjawabnya secara diplomatis.

"Ada Pak Gubernur tadi, kan istirahat di sini tadi," sebut Harun.

"Saya tidak melihat itu (adanya intervensi eksekutif). Kita ini tidak boleh diintervensi oleh Gubernur. Cuma tadi, Beliau transit di sini karena makan siang. Tidak ada desakan, atau tidak ada penekanan dari Pak Gubernur," tegas politisi PAN itu.

Komentar berbeda justru datang dari Anggota DPRD Sulawesi Barat dari partai Golkar, H Sudirman. Secara tegas, pria asal Mamasa itu menyebut, proses pergantian Munandar Wijaya dari kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat mendapat intervensi yang kuat dari Gubernur, Ali Baal Masdar.

"Saya lihat ini kan ada intervensi. Ini dipaksakan ini barang. Intervensi jelas dari Pak Gubernur. Tadi kan Pak Gubernur hadir di rapat Bamus. Kalau Pak Harun bilang hanya transit istirahat saja, ah modus itu," kata H Sudirman.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang berkesimpulan, pihaknya tidak berdiri pada posisi siapa menggantikan siapa di kursi unsur pimpinan DPRD. Yang ia sesalkan hanya mekanisme paripurna yang tidak dilalui sebagaimana mestinya.

"Dari rapat Bamus hingga Paripurna tadi itu tidak ada undangan. Seharusnya diantara kedua agenda itu ada jeda, dan tentu harus ada pemberitahuan. saya tegaskan, kita tidak ada pada posisi setuju atau tidak. Tapi kita berada pada substansi bahwa proses dan mekanisme itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku," cetusnya.

Tentang hadirnya Ali Baal Masdar di rapat Bamus, Yahuda menjawabnya lebih diplomatis lagi. Menurutnya, kehadiran Gubernur di DPRD murni untuk menghadiri paripurna LKPJ, Ranperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta paripurna Ranperda hak keuangan dan administrasi pimpinan/anggota DPRD.

"Saya kira tidak demikian. Sebab jelas bahwa Pak Gubernur hadir dalam persidangan tadi itu untuk menghadiri agenda paripurna LKPJ, kemudian seterusnya. Ada pun Beliau berada di rapat Bamus, menurut kami mungkin dalam kondisi sedang istirahat. Sebab menurut kami mungkin tidak perlu kembali ke Rujab untuk mengikuti agenda paripurna jam kedua tadi," terang Yahuda Salempang. (Naf/A)