Survei PSI: Rakyat Pasangkayu Tolak Politik Dinasti

Wacana.info
Ilustrasi (Foto/Net)

MAMUJU--"Hanya 20,4 persen yang setuju dengan politik dinasti klan Ambo Djiwa. Dan 2,5 persen yang ragu-ragu, antara setuju atau tidak. Data ini mengkonfirmasi mengapa elektabilitas pasangan Yaumil-Herni lebih rendah dibanding penantang,”. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif PT. Pedoman Suara Indonesia (PSI), Dr. Arief Wicaksono dalam diskusi politik yang digelar di salah satu cafe di kota Mamuju, Selasa (20/10) kemarin.

Dalam rilis survei PSI yang dilakukan di awal Oktober 2020, juga ditemukan fakta bahwa sebanyak 59,3 Persen masyarakat Kabupaten Pasangkayu yang tidak setuju dengan praktik politik dinasti yang dilakukan Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa. 

Seperti diketahui, pada pelaksanaan Pemilukada Pasangkayu 2020, Bupati Agus Ambo Djiwa mendorong saudara kandungnya, Yaumil Ambo Djiwa maju sebagai calon Bupati dan dipasangkan dengan istri bupati, Herny Agus Ambo Djiwa sebagai calon Wakil Bupati.

Masih dari paparan data PT PSI, elektabilitas pasangan Yaumil-Herny di Kabupaten Pasangkayu diketahui ada di angka 26,4 Persen. Sementara mantan Bupati Pasangkayu, Abdullah Rasyid yang maju melalui jalur perseorangan dan berpasangan dengan M Yusri Nur mendapatkan elektoral sebesar 22,3 Persen.

Elektabilitas tertinggi dipegang pasangan petahana Wakil Bupati, Muhammad Saal yang berpasangan dengan legislator DPRD Pasangkayu, Musawir Azis Isham. Duet pasangan Ketua DPC Hanura dan Ketua DPC Demokrat ini memperoleh elektoral sebesar 30,8 Persen dalam survei yang dilakukan pada 3-10 Oktober 2020 itu.

Sementara 20,5 persen responden belum menentukan pilihannya di Pemilukada Pasangkayu. Survei ini memiliki margin or error +/- 4,8 Persen dengan jumlah sampel sebanyak 440 responden.

"Kami juga menemukan fakta tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Wakil Bupati, Muhammad Saal sebesar 68,2 Persen. Dan rupanya kepuasan terhadap kinerja wakil itu lebih tinggi dibanding tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati, Agus Ambo Djiwa yang hanya 60,4 Persen," imbuh Arief.

Politik Dinasti yang Sangat Berbahaya

Sejumlah pakar politik menilai, praktik politik dinasti yang berjalan di Indonesia dan juga di Pasangkayu sangat berbahaya bagi demokrasi dan terwujudnya pemerintahan yang baik. Pasalnya, sudah banyak contoh dinasti politik yang berakhir buruk di tengah masyarakat. Salah satunya, gurita dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten yang berujung korupsi besar-besaran mulai dari tingkat pemerintahan provinsi hingga kabupaten.

Diskusi Publik Pilkada Pasangkayu di Salah Satu Cafe di Mamuju. (Foto/Istimewa)

"Sangat berbahaya apabila yang didorong oleh politik dinasti itu adalah leader-leader yang tidak berkualitas. Sudah banyak contoh-contoh kepemimpinan politik dinasti tidak perlu menjanjikan perubahan signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dipimpinnya. Tapi juga meninggalkan bopeng-bopeng politik yang sangat berbahaya bagi penerusnya," ucap pakar politik dari Universitas Hasanuddin, Dr Sawedi Muhammad.

Dr. Hidayat Muallim yang pakar politik Unhas lainnya menambahkan, dalam setiap kontestasi Pemilukada pada dasarnya semua orang menginginkan lahirnya pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Namun pemimpin yang rakus juga akan memaksakan oligarkinya.

"Bagusnya di Pasangkayu masyarakat bisa melihat itu (mudharat politik dinasti) dan tidak setuju dengan praktik-praktik dinasti politik yang berlangsung,” begitu kata Hidayat.

Sementara itu, Direktur Profetik Institute, Muh Asratillah Senge menjelaskan, dinasti politik menurut teori Garsen disebut dengan istilah familisme. Yakni ideologi politik yang berciri sangat bergantung pada ikatan keluarga dan menempatkan keluarga dan kekerabatan sebagai prioritas.

Menurutnya, dinasti politik yang berkembang di sebuah daerah tidak hanya akan membajak, menguasai dan mengontrol sirkulasi elit, tapi juga membajak, menguasai dan mengontrol sirkulasi dan perekrutan sub elit, seperti perekrutan ASN dan penunjukan pejabat publik. 

"Yakin saja sub-elit juga akan diatur secara kekeluargaan. Jadi jabatan-jabatan Kadis, Camat, Lurah, kepala Perusda pasti akan diatur secara kekeluargaan. Dan ketika ada dinasti politik yakin saja itu berarti ada kongkalingkong antara elit politik dengan pihak swasta," sumbang Asratillah.

Keputusan Agus Ambo Djiwa memasangkan saudara kandungnya dengan istrinya sendiri merupakan praktik native familisme. Tingkat tertinggi dari ideolegi familisme.

"Dan semakin native familisme sebuah dinasti politik di daerah, maka akan semakin besar peluang terjadinya praktik korupsi di sebuah daerah. Sayang jika Pasangkayu yang kaya sumber daya alam dikelola oleh pemerintahan yang tidak efektif. Pemerintahan yang tidak menjalankan merit system tapi menjalankan familisme system. Sehingga hanya menguntungkan klan atau kelompok dinasti tertentu namun tidak menguntungkan masyarakat," tegasnya.

Sedangkan, Direktur PT. General Survei Indonesia, Dr. Herman Lilo menyebut praktik dinasti politik di era demokrasi sebagai ikatan ‘darah hijau’ untuk membedakannya dengan oligarki ‘darah biru’ kaum ningrat.

Darah hijau berarti dinasti politik berorientasi pada peningkatkan kesejahteraan keluarga sendiri. Praktiknya dengan menyelesaikan keputusan-keputusan penting pemerintahan di meja makan atau di atas ranjang saja.

"Ketika ada kebijakan dan keputusan penting yang lahir dari ujung mata pena penguasa daerah, itu bisa diselesaikan di kasur atau bisa diselesaikan di meja makan. Persoalan-persoalan kabupaten diselesaikan di meja makan, mungkin sambil makan nasi goreng, lalu tandatangan," urainya.

Auburnya dinasti politik, lanjut Herman, disebabkan oleh tiga peran elit; badut, bandit dan bandar politik. Badut politik adalah calon pemimpin yang ditawarkan untuk menjadi tontotan masyarakat, sementara bandit politik adalah orang yang menjadi tim sukses, serta bandar politik adalah cukong yang membiayai seluruh kebutuhan finansial para badut politik di pilkada. (*)