POLMAN--Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Syamsul Samad menggandeng dinas Kominfo Sulawesi Barat dalam agenda hearing dialog. Kegiatan tersebut dipusatkan di Cafe NR, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Selasa(7/10).

Hearing dialog hari itu banyak menyinggung berbagai isu seputar pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Syamsul Samad dalam penyampaiannya mengatakan, kecakapan digital di era sekarang jadi poin yang sangat penting.

Menurutnya, kecakapan digital menjadi faktor dominan untuk mempengaruhi semua banyak hal termasuk cara pandang generasi mengolah informasi yang didapat di dunia maya. 

"Media sosial kita ini itu sebenarnya seperti saya sampaikan tadi seperti pisau bermata dua, kalau dia dikelola dengan baik akan melahirkan sesuatu yang baik. baik itu terhadap daerah maupun perseorangan. Tapi kalau dia sampai tidak terkelola dengan baik, maka itu juga akan membahayakan generasi kita," terang Syamsul Samad.

"Dan karena itulah saya menggandeng Kominfo Provinsi Sulawesi Barat untuk juga sekaligus menyampaikan dalam diskusi ini, menyampaikan hal-hal yang penting untuk disampaikan di masyarakat Sulawesi Barat," sambung dia.

Di tempat yang sama, Plt Kadis Kominfo Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar yang didaulat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat menguraikan, pemerintah daerah telah membuat program bernama Senter Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Kata dia, salah satu tujuan program Senter KIM itu adalah bagaimana membangun generasi yang cakap digital atau menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menangkal hoax di dunia maya.

"Senter KIM itu semacam sosialisasi dan juga bagaimana memberdayakan kelompok informasi masyarakat. Jadi, di setiap desa itu ada dibentuk. kita harapkan semua desa kalau bisa terbentuk itu untuk membantu menangkal hoax tadi.
Supaya karena menangkal secara teknis seperti saya ceritakan cukup sulit. Kita bukan, bukan punya kewenangan. Pemerintah pusat pun yang punya kewenangan tapi cukup kewalahan mengatasi apa media sosial itu. Makanya kesadaran masyarakatlah yang diperkuat. Dengan salah satunya program pemerintah penguatan kelompok informasi masyarakat," terang Ridwan Djafar.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada sekitar 80 KIM yang terbentuk di desa-desa. Ia berharap, pemerintah desa dan masyarakat dapat berpartisipasi mendukung program Senter KIM ini.

"Saat ini sekitar 80 KIM terbentuk di desa kalau tidak salah. Sementara desa kan di Sulbar itu 500-an. masih banyak belum terbentuk. Nah, ini kita berharap inisiatif kepala desa, bentuk, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan kita tentu akan mengundang mereka untuk menyampaikan hal-hal detailnya bagaimana menangkal informasi yang beredar yang tidak benar, kira-kira begitu, tutup Muhammad Ridwan Djafar. (*/Naf)