MAJENE--Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Barat berakhir tanpa keputusan apa-apa, alias deadlock. Itu setelah sebagian peserta Musda menolak dengan tegas pencalonan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar sebagai ketua Koni Sulawesi Barat.

Salah satu peserta Musprovlub yang secara tegas menolak pencalonan Ali Baal adalah ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Barat, Andi Ibrahim Masdar. Tak lain tak bukan Bupati Polman yang juga saudara kandung Ali Baal Masdar.

"Kalian sadar, semua dari awal ini sudah salah semua prosesnya. Jangan mencelakakan kakak saya. Jadi hentikan ini semua," tegas Andi Ibrahim yang menyampaikan protesnya di forum Musda, Senin (28/06) malam.

Kondisi tersebut pelaksanaan Musprovlub KONI Sulawesi Barat diputuskan untuk dihentikan. Setidaknya hingga waktu yang belum ditentukan.

Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Heru Suryono menyebut, apapun hasilnya, ujung dari Musprovlub KONI Sulawesi Barat itu tetap bakal dilaporkan ke KONI pusat.

"Musyawarah deadlock. Hasilnya akan kita laporkan ke Ketua KONI pusat," ujar Heru Suryono.

Kata dia, Musprovlub KONI Sulawesi Barat akan kembali dijadwalkan setelah kondisi membaik.

"Dari awal sampai penjaringan prosesnya sudah sesuai mekanisme yang tertuang dalam aturan. Namun karena adanya penolakan beberapa Cabor termasuk adik kandung Gubernur, sehingga musyawarah kita deadlock," sambungnya.

Salah satu pangkal persoalan dari deadlock-nya pelaksanaan Musprovlub adalah pencalonan Gubernur sebagai calon ketua KONI Sulawesi Barat. Oleh sebagian peserta (termasuk Andi Ibrahim Masdar), mendudukkan Gubernur di kursi ketua KONI Sulawesi Barat jelas melanggar aturan yang berlaku.

"Di daerah lain juga ada pejabat seperti di Papua, Sumatra Wakil Gubernur menjabat sebagai ketua KONI provinsi. Termasuk ada juga Bupati jadi ketua KONI provinsi. Jadi tidak ada persoalan jika para Cabor menyetujui semua," begitu kata Heru Suryono.

Berpolemik Sejak Awal

Proses pelaksanaan Musprovlub KONI Sulawesi Barat masa bakti 2021-2025 telah menuai polemik sejak awal. Hal itu bermula saat berkas bakal Calon Ketua Umum (Caketum) KONI Sulawesi Barat, Hasrat Lukman ditolak oleh TPP calon ketua KONI Sulawesi Barat.

Hasrat pun menggugatnya, hingga ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori), Ombudsman dan ke PT TUN. Dikutip dari harian Sulbar Ekspres, Hasrat menegaskan, pembentukan pengurus caretaker dan TPP sejak awal dinilai janggal. Hasrat menuduh jika semua proses pendaftaran yang dijalankan TPP sarat kepentingan.

Hasrat Lukman Bersama Kuasa Hukumnya. Yang Bersangkutan Berniat untuk Menggugat Proses Musprovlub KONI Sulbar. (Foto/Ipeng)

"Dari awal sudah janggal. Saya heran, kok tiba-tiba ada namanya karateker. Padahal di AD/ART, kita diberi waktu enam bulan melaksanakan Musprov. Karateker biasanya juga hanya satu orang, selebihnya dilengkapi pengurus di sini. Tapi mereka datang dengan lengkap. Mulai dari bendahara, sekretaris dan ketuanya," beber Hasrat.

Karateker yang dimaksud kemudian membentuk TPP KONI Sulawesi Barat masa bakti 2021-2025. Kata Hasrat, struktur TPP juga diisi oleh segelintir orang saja. Tugasnya membuat seluruh tahapan dipadatkan dengan dalih Sulawesi Barat dalam keadaan yang mencekam. 

"Awalnya proses ini tidak menjadi soal. Di KONI menjunung tinggi sprotivitas seperti azas olah raga. Justru TPP ini yang datang membuat Sulbar ini mencekam. Terutama Heru (Sekretaris TPP KONI Sulawesi Barat. Kemarin kita rukun, damai, malaqbiq. TPP mencabik-cabik persatuan kita. Saya seakan-akan berhadapan dengan ABM (Ali Baal Masdar). Jangan anggap orang Sulbar itu bodoh," sambung dia.

Diuraikan Hasrat, tanggal 19 (Juni 2021) itu bukanlah jadwal pengambilan formulir. Tapi penggandaan instrumen yang dikirim ke Cabor-Cabor. Pendaftarannya baru pada tanggal 20 (Juni 2021). Kata Hasrat, itu keputusan rapat. 

"Jangan seenaknya Heru ini membuat aturan sendiri mengatakan tangggal 19 pengambilan formulir, tidak ada itu," keluh Hasrat yang mantan Sekretaris KONI Sulawesi Barat itu.

Dirinya pun heran, lantaran TPP masih membuka waktu hingga 22 Juni untuk Ali Baal Masdar melengkapi berkas persyaratan. Padahal masa pendaftaran sudah ditutup pada 20 Juni. Artinya, saat mendaftar, Ali Baal tak melengkapi berkasnya.

"Mereka (tim Ali Baal Masdar) minta rekomendasi dukungan di KONI Majene dan Mamuju. Ada rekamannya di sini, saya telepon dan rekam. Kita buka nanti di pengadilan. Padahal sebelumnya saya sudah kantongi rekomendasi dua kabupaten itu," ujar Hasrat.

Mayjen TNI (Purn) Heru Suryono dengan tegas membantah semua tudingan di atas. Ia beranggapan, kerja TPP sudah sesuai koridor. Justru Hasrat yang terlambat mendaftar. Sesuai hasil rapat semua proses dipadatkan selama 12 hari karena pertimbangan pandemi.

"Kita berpikir supaya segera terbentuk ketua KONI Sulbar. Karena tidak sampai seratus hari lagi PON Papua digelar. Kita mau ada dukungan dari segi persiapan, anggaran, perlengkapannya. Kalau berlama-lama kasihan atlet. Kebetulan ada salah satu putra daerah yang juga pejabat dan didukung Cabor," tutur Heru Suryono. (*/Naf)