MAMUJU-MAJENE-- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat kembali menjadikan institusi perguruan tinggi dalam hal memperkenalkan program kerja KPID periode 2019-2022.

Kali ini, KPID Sulawesi Barat menyambangi STIE Muhammadiyah Mamuju serta Universitas Tomakaka. 

"Tahun ini kami memang menargetkan Gerakan literasi media di beberapa sekolah dan kampus. Gerakan ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan siaran sehat, berkualitas dan bermartabat yang tidak hanya menitikberatkan pada peran KPID semata, melainkan dibutuhkan peran serta aktif dan keterlibatan semua pihak apalagi menghadapi era digital nantinya," terang Koordinator Bidang Kelembagaan, KPID Sulawesi Barat, Sri Ayuningsih seperti dikutip dari rilis media Humas KPID Sulawesi Barat, Senin (11/11).

Wakil Ketua I STIE Muhammadiyah Mamuju, Hj. Yati Heryati berharap, poin demi poin yang disampaikan KPID Sulawesi Barat dalam literasi media tersebut bisa menjadi pelecut bagi mahasiswa dalam memaksimalkan fungsi agent of control-nya. Termasuk mampu menyebarluaskan informasi yang diperoleh khususnya dalam memilih serta memilah program siaran yang baik dan benar. 

"Jadilah agen yang mampu menyebarkan informasi. Memilah program siaran apa yang layak ditonton," harap Yati Heryati.

Ketua KPID Sulawesi Barat, April Azhari Hardi mengurai, kegiatan tersebut dilakukan demi sebuah misi utama, yakni mendekatkan KPID kepada khalayak umum, utamanya kepada pemuda. Selain mempertegas fungsi dan dan tugas KPID Sulawesi Barat terutama pada fungsi pengawasan yang tentunya tidak lepas dari amanat Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. 

"Sebagai contoh, sering munculnya anggapan bahwa KPID adalah lembaga sensor padahal tidak demikian. Inilah perlunya mengapa kami bergerilya menyambangi sekolah dan kampus yang ada di Mamuju," urai April Ashari.

Direktur Eksekutif lembaga Esensi Sulawesi Barat, Nursalim Ismail didaulat sebagai pemateri pada literasi media dengan tema peran pemuda dalam menunjang siaran sehat, berkualitas dan bermartabat. 

Gandeng Bawaslu Majene

Jelang pelaksanaan Pemilukada Majene tahun 2020, KPID Sulawesi Barat bersama Bawaslu Majene menjajaki kerjasama pengawasan. Pertemuan keduanya pun digelar Senin (11/11) di sekretariat Bawaslu Majene.

Koordinator bidang pengawasan isi siaran, KPID Sulawesi Barat, Busran Riandhy menyebut, pertemuan dengan Bawaslu Majene itu dilakukan guna membicarakan arah kerjasama dan optimalisasi peran kedua lembaga tersebut dalam menciptakan pelaksanaan Pemilukada Majene yang ideal. 

Pria yang mantan Ketua Bawaslu Sulawesi Barat itu diterima Ketua Bawaslu Majene, Sofyan Ali dan didampingi Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal), Bawaslu Majene, Indriana Mustafa serta seluruh staf Bawaslu Majene.

KPID Sulbar dengan Bawaslu Majene Jajaki Kerjasama. (Foto/Humas Pilkada Sulbar)

"Kita menjajaki kerjasama dengan arah bagaimana melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha penyiaran khususnya Lembaga Penyiaran berlangganan (LPB/ TV Kabel) dan LPP (radio) agar patuh terhadap ketentuan tahapan kampanye Pilkada," papar Busran.

Di Majene, kata Busran setidaknya terdapat 30 LPB. Hanya 2 LPB yang sudah mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran. Selebihnya tidak ada. 

"Kita menghimbau kepada penyelenggara Pemilu agar lebih selektif memilih LP untuk menjalin kerjasama. Sehingga kedepan, tidak bermasalah," harap Busran.

Sementara itu, Indriani Mustafa mengapresiasi kerjasama pengawasan yang diinisasi KPID Sulawesi Barat itu. Kata dia, langkah tersebut sejak memang telah direncanakan oleh Bawaslu Majene. 

"Kami menyambut baik dengan adanya kerjasama pengawasan dan pencegahan politik uang dan Sara dalam Pilkada serentak 2020," terang Indriani Mustafa. (*/Naf)