Rakor Kemenhan, Netralitas ASN dan Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara jadi Topik Menarik

Wacana.info
Ka Kanwil Kemenhan Sulawesi Barat, Rudyanto. (Foto/Manaf Harmay)

MAMUJU--Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara Pemilu serta teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara jadi dua topik yang banyak dibincang dalam Rapat Kerja yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Wilayah Sulawesi Barat, Kamis (21/09).

Kemenhan Sulawesi Barat dalam Rakor tersebut menghadirkan perwakilan dari lembaga-lembaga yang punya kepentingan langsung dalam hal terwujudkan pelaksanaan Pemilu yang ideal.

Sejumlah potensi kerawanan serta potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilu 2019 pun banyak dibongkar baik itu dari Polda Sulawesi Barat, TNI, BIN, Bais, Kejaksaan, KPU dan dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat sendiri.

Dua topik di atas memang jadi poin utama yang menjadi catatan penting oleh lembaga-lembaga itu dalam hal mencegah terjadinya konflik pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Menjaga netralitas ASN dan penyelenggara Pemilu, serta sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara jadi dua hal penting yang mesti dijaminkan oleh semua pihak. Apalagi, Pemilu 17 April 2019 nanti adalah Pemilu pertama yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan (Pileg; DPR RI, DPD, DPRD priovinsi dan kabuaten, serta Pilpres).

"Ini nanti saya akan analisa, meramu dalam bentuk satu tulisan. Inilah nanti yang akan saya berikan kepada masing-masing utamanya kepada KPU, dan Pemprov, dan yang lainnya untuk mereka saling berbagi informasi. Masukan ini nantinya sebagai dasar untuk kita mengambil suatu tindakan pada saat hari pencoblosan," terang Ka Kanwil Kementerian Pertahanan Sulawesi Barat, Kolonel (Sus) Rudiyanto yang ditemui usai memimpin jalannya Rakor.

Dua poin penting di atas, serta beberapa hal lain yang jadi masukan lembaga-lembaga tersebut juga akan diteruskan ke Kementerian Pertahanan di Jakarta. Kata Rudyanto, pihaknya hanya diberi waktu selama 10 hari untuk membuat peta kerawanan konflik pada pelaksanaan Pemilu oleh Kementerian Pertahanan.

"Tujuan yang ingin kita capai adalah agar pelaksanaan pesta demokrasi 17 April 2019 ini dapat berlangsung dengan sukses, aman damai dan tidak ada masalah. Itu tujuan yang sangat kita harapkan," beber dia.

"Lebih bagus kita mencegah dari pada kita mengobati. Itu yang ingin kira ambil. Sulbar yang malaqbi ini semoga bisa kita pertahankan. Kerawanan khususnya di Pemilu di daerah kita ini terbilang kecil, nah ini yang harus kita pertahankan," tutup Kolonel (Sus) Rudyanto. (Naf/B)