MAMUJU--Selain memastikan pelaksanaan Pileg dan Pilpres berjalan lancar, KPU Mamuju masih pun kini disibukkan dengan perencanaan program dan anggaran gelaran Pemilukada yang tahapannya direncanakan dimulai pertengahan tahun 2019 ini.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, pihaknya kini sedang menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) pelaksanaan tahapan Pemilukada Mamuju. 

Kata dia, penyusunan RKB tersebut sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan KPU Sulawesi Barat kepada empat KPU kabutan yang akan menggelar Pemilukada pada tahun 2020 mendatang; Majene, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu.

"Kita sedang menyusun RKB Pilkada," ujar Hamdan yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/02) siang.

Untuk memastikan tahapan Pemilukada berjalan mulus, Hamdan mengaku bakal mengandakan pertemuan khusus dengan pemerintah kabupaten. Menurut Hamdan, dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai kebutuhan anggaran pelaksanaan tahapan Pemilukada.

"Nanti kalau sudah selesai RKB, kita akan bertemu dengan eksekutif dan pihak legislatif untuk membahas anggaran Pilkada. Dalam waktu dekat ini," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, anggaran pelaksanaan tahapan Pemilukada tidak termuat dalam APBD pokok kabupaten Mamuju tahun 2019. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sumber penganggaran tahapan Pemilukada yang informasinya baru akan dimulai di bulan Juli 2019 ini.

"Nanti kita lihat. Kan bisa dianggarkan di APBD perubahan. Atau bisa juga pakai izin prinsip. Tapi kan anggaran yang kita butuhkan untuk tahap awal pelaksanaan Pilkada itu tidak begitu besar. Kita hanya akan membiayai pemutakhiran data pemilih untuk tahap awal, serta beberapa item lainnya. Saya kira anggarannya tidak begitu besar," beber Hamdan.

"Kalau semua perencanaan kegiatan serta anggaran telah selesai kami susun, kami akan perhadapkan ke pemerintah untuk membahasnya secara bersama-sama. Kami pun masih menunggu aturan dari KPU RI terkait pelaksanaan Pilkada ini," simpul Hamdan Dangkang. (Naf/A)