MAMUJU--DPD Poros Perjuangan Rakyat (Pospera) menganggap kondisi pemerintahan di Sulawesi Barat saat ini sedang gaduh. Kondisi gaduh itu diawali dari keputusan Gubernur, Ali Baal Masdar yang melakukan pergantian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) beberapa waktu lalu.

Ketua DPD Pospera Sulawesi Barat, Rustan menyebut, apa yang dilakukan Gubernur itu jelas melanggar Permendagri No. 73 Tahun 2016 . 

"Itu sungguh sangat disayangkan oleh kami. Kebijakan Gubernur tersebut akan berimbas pada terjadinya stagnasi pembangunan (tidak berjalannya sekian banyak kegiatan pembangunan) yg memang secara defacto menjadi kebutuhan fundamental masyarakat sulbar selama ini khususnya infrastruktur," jelas Rustan dalam rilis media yang diterima WACANA.Info, Minggu (9/07).

Lebih jauh, Rustan menyebut, pergantian Kepala ULP yang belakangan menuai kecaman dari berbagai pihak juga akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pembangunan ataupun penundaan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yg sudah melelui proses lelang beberapa bulan lalu.

" Itu semua patut diduga ada konspirasi besar di balik itu. Dan semua itu telah membuat masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya dan secara sepihak merugikan semua pengusaha yang sudah ikut andil menjadi bagian dari proses pelaksanaan pembangunan," sambungnya.

Kondisi gaduh yang disebut Pospera tersebut bukan tidak mungkin bakal meninggalkan preseden buruk bagi dunia usaha di Sulawesi Barat. 

"Ini juga akan menjadi preseden buruk bagi Sulbar yang berpotensi mematikan minat para pengusaha untuk ikut andil mensukseskan pembangunan di berbagai sektor. Semua itu akan semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Sulbar," cetus Rustan.

Tertundanya pelaksanaan pembangunan seperti yang disebut di atas sudah tentu memperlambat penyerapan anggaran.
 Rustan menyebut, rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran menyebabkan lambatnya penerimaan mamfaat hasil pembangunan oleh masyarakat. 

"Di samping itu, kegagalan target penyerapan anggaran akan mengakibatkan hilangnya mamfaat belanja karena dana yang ada tidak dapat dimamfaatkan. Secara otomatis itu akan menimbulkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaksana pembangunan," urainya.

Ia dengan Pospera-nya berkomitmen untuk secara konsisten mengawal Nawa Cita, sekaligus mengingatkan segenap pucuk pimpinan di Sulawesi Barat untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

"Serta lebih mementingkan stabilitas Sulawesi Barat. DPD Pospera Sulbar akan melakukan diskusi dengan semua pihak yang berkompeten, termasuk akan mengagendakan dialog dengan Gubernur dengan melibatkan semua pihak terkait," pungkas Rustan. 

Diberitakan sebelumnya, keputusan Gubernur yang mengganti Kepala ULP di Sulawesi Barat memang menimbulkan beragam kecaman. Meski begitu, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dengan tegas menyebutkan, keputusannya itu sama sekali tak melanggar aturan apapun.

"tu bukan mutasi turun jabatan. Tapi dinaikkan jabatannya. Ke depan, akan dilakukan lagi mutasi terkait kinerja PNS," terang Ali Baal saat menerima aspirasi sejumlah mahasiswa yang menentang keputusannya beberapa waktu lalu. (*/Naf)