Caleg Tenaga Kontrak Diberhentikan, Rekomendasi DPRD Pupus

Loading the player...

Bupati Mamuju lewat Surat Keputusan Nomor 188.45/815/KPTS/XII/2018 akhirnya memberhentikan sejumlah tenaga kontrak yang ikut mencalonkan diri di Pemilu 2019.  Dalam SK yang ditandatangani Bupati Mamuju, Habsi Wahid pada tanggal 3 Desember 2018 itu, termuat 31 nama tenaga kontrak lingkup Pemkab Mamuju yang diberhentikan karena alasan ikut 'nyaleg'.

Meskipun di awal-awal mencuatnya rencana pemerintah tersebut, DPRD Mamuju sesungguhnya telah menebitkan rekomendasi Bernomor 009/143/IX/2018/DPRD, pertanggal  20 September 2018 lalu. Surat itu dilayangkan secara resmi ke eksekutif dengan meminta pemerintah dalam hal ini Bupati Mamuju untuk mengkaji ulang rencana 'merumahkan' para tenaga kontrak yang menjadi caleg.

Jika pada akhirnya pemerintah kabupaten Mamuju terkesan mengabaikan rekomendasi DPRD tersebut dalam menerbitkan SK pemberhentian tenaga kontrak, bisakah disimpulkan bahwa rekomendasi lembaga legislatif itu pupus dan sama sekali tak bertaring lalu kemudian DPRD Pasrah?Simak respon Ketua DPRD Mamuju, Siti Suraidah Suhardi.(Naf/Keto/Uci).

KOMENTAR