Pertiwi Tanihaha, SST.,MM (Statistisi Ahli Muda)

Jalanan saat ini kembali ramai. Pusat-pusat keramaian dan tempat-tempat wisata kembali aktif dikunjungi. Hal tersebut tentunya bisa menjadi indikasi bahwa ekonomi bangsa kita mulai pulih karena roda-roda perekonomian yang sempat kesat mulai lancar berputar kembali. Meski perekonomian mulai aktif lagi dan ekonomi mulai membaik, nyatanya angka kemiskinan justru bergerak berlawanan arah.

Badan Pusat Statistik (BPS), pada maret 2022 mengumumkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat naik sebanyak 0,46 persen poin dibandingkan maret 2021 lalu. Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Maret 2022 sebanyak 165,72 ribu jiwa, bertambah sebanyak 8,53 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi pada Maret 2021.

Menurut survei BPS pada Maret 2022 lalu, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Barat memiliki 5 sampai 6 anggota rumah tangga. Setiap rumah tangga tersebut memiliki penghasilan 2 juta rupiah per bulan atau kurang dari itu guna memenuhi seluruh kebutuhan di dalam rumah tangga mereka. Di tengah harga-harga yang melesat tinggi efek dari inflasi, banyak dari saudara kita yang merasakan sulitnya bertahan di dalam roda kehidupan yang ada saat ini. Lalu dari kondisi ini kabupaten mana saja yang memiliki penduduk paling banyak di bawah garis kemiskinan?

Kabupaten dengan masyarakat miskin paling banyak adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan total penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan secara akumulasi ada sebanyak 69 ribu penduduk miskin. Selanjutnya di urutan kedua adalah Kabupaten Majene dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25 ribu jiwa.

Lonjakan harga pangan dan energi bisa menyebabkan inflasi semakin tinggi. Otomatis ini dapat membuat beban rakyat bertambah di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 akibatnya dampak yang akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun dan bertambahnya jumlah orang miskin baru.

Para pemangku kebijakan, pejabat di pusat maupun di daerah, silahkan terjun langsung cek lapangan dan meninjau kondisi masyarakat karena masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Masih banyak yang membutuhkan bantuan agar dapat menyambung hidupnya sehari-hari.

Meskipun kemiskinan meningkat namun tingkat kedalaman dan keparahan sebetulnya justru menurun. Artinya meskipun masih pada kategori miskin namun posisi tingkat yang dialami oleh penduduk tersebut semakin mendekati garis kemiskinan. Bukan hanya jaraknya secara vertikal makin menipis, distribusi pengeluaran antar penduduk miskin pun semakin rendah ketimpangannya.

Lalu, gap pendapatan penduduk di Sulawesi Barat juga mengalami penurunan. Gini ratio sebagai salah satu alat ukur ketimpangan yang selama ini digunakan mengalami penurunan dari 0,364 menjadi 0,356. Angka gini ratio tersebut juga menunjukan bahwa ketimpangan yang terjadi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada tahun 2021, gini ratio di perkotaan naik 0,01 poin sementara perdesaan masih sama dengan tahun 2020.

Salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah memfokuskan APBN tahun 2022 untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Bukan hanya itu pemerintah juga berfokus pada ketahanan pangan di tengah serangan ketidakpastian global sekaligus adanya masalah perubahan iklim yang tentunya mengganggu produksi di sektor pangan. Bukan tidak mungkin jika masalah pangan kita terganggu, harga-harga bahan pangan pun tentu bisa melesat dan tak terjangkau oleh masyarakat kita sendiri. Pada tahun 2023 pemerintah berencana akan memfokuskan APBN guna untuk menurunkan angka stunting yang terjadi. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Semoga seluruh rencana pemerintah tersebut berjalan sesuai rencana agar angka kemiskinan di Sulawesi Barat khususnya dapat mengalami penurunan yang signifikan.

Upaya pengentasan kemiskinan ini tentulah bukan pekerjaan mudah. Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan usaha yang konsisten dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah memperkuat sektor industri dan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin untuk membantu mereka memasuki pasar kerja dan memperoleh pendapatan yang lebih baik, membangun infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan listrik untuk mempermudah akses masyarakat miskin pada layanan dasar dan membantu perekonomian lokal, serta memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh hak yang sama seperti masyarakat lain dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Kerja sama yang baik antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Sektor swasta dapat membantu dengan menyediakan lapangan kerja dan sumber daya, sementara pemerintah dapat memastikan bahwa program-programnya efektif dan bantuan sosial tersedia bagi masyarakat miskin. Masyarakat sendiri dapat bekerja sama dan membangun kemitraan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Fokus pada pembangunan berkelanjutan dapat membantu mencegah kemiskinan jangka panjang dengan memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap terjaga dan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. (*)