Mutasi Pejabat Eselon II

Akmal Malik Rotasi Pejabat Eselon II, Esensi Sulbar: Proseslah yang Akan Mengevaluasinya

Wacana.info
Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Foto/Facebook Pemprov Sulbar)

MAMUJU--Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik memimpin jalannya pelantikan 15 pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II lingkup, Rabu (28/12). Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris turut hadir pada seremoni pelantikan yang dipusatkan di di Rujab Gubernur Sulawesi Barat itu. 

Pergeseran 15 nama pejabat eselon II tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang dilakukan pemerintah daerah. Kata Akmal, pergeseran tersebut dilakukan tak berarti yang bersangkutan memperlihatkan kinerja yang buruk, melainkan murni merupakan hasil evaluasi yang sebelumnya telah dilakukan.

"Hasil evaluasi perlu ada penyegaran agar akselerasi agar lebih kencang lagi," kata Akmal Malik seperti dikutip dari sulbarprov.go.id.

Masih kata Akmal, pergeseran yang diinisasinya itu merupakan hasil dari job fit dan asesmen yang telah dilakukan. Proses yang sama juga bakal tetap dijalankan beberapa bulan kedepan, khususnya untuk pelaksana tugas.

"Beberapa bulan kedepanlah. Kita sudah minta rekomendasi ke KASN dan BKN, untuk Plt itu sifatnya sementara," sambung Akmal, Dirjen Otda Kemendagri itu.

"Kuncinya kolaborasi. Yang dimutasi semua bagus, memiliki keahlian masing-masing, karena ini cuman pindah posisi saja, kita ingin kerja tim," begitu kata Akmal Malik.

Berikut daftar nama ppejabat tinggi pimpinan pratama yang dilantik:

1. Aco Takdir sebagai Kepala Dinas Kehutanan

2. Amri Ekasakti dilantik sebagai Kepala Badan Kesbangpol

3. Dr. Yakub F Solon dilantik sebagai Asisten Ekbang Sekretariat Daerah

4. Farid Wajdi dilantik sebagai Kepala BPSDM

5. H.Amir Maricar dilantik sebagai Kalaksa BPBD 

7. H. Herdin Ismail dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

8. H.Khaeruddin Anas dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

9. H. Muhammad Rahmat dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial

10. Darwin Jusuf dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan  Hukum dan Politik

11. H. Muhammad Hamzih dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

12. H. Zulkifli Manggazali dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup

13. Hj.Darmawati dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata

14. H.Hamzah S dilantik sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

14. Mochammad Ali Chandra dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah

15. Safaruddin dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada pelantikan tersebut, Akmal Malik juga melantik tiga Pelaksana Tugas; Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat Muh.Natsir, Plt Dinas Tenaga Kerja dijabat Farid Amri, dan Plt Dinas PMPTSP dijabat oleh Habibi Azis. 

Nur Salim Ismail. (Foto/Istimewa)

Didominasi Nama-Nama Lama

Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama itu dilakukan di penghujung tahun 2022. Sebuah momentum yang sedianya telah sekian lama digelindingkan baik oleh eksekutif maupun lembaga legislatif Provinsi Sulawesi Barat.

Bagi Nur Salim Ismail, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut sekadar melakukan pergeseran nama-nama lama untuk ditempatkan di posisi yang baru. Tak ada hal yang baru dari pelantikan tersebut.

"Meski sesungguhnya tidak ada yang benar-benar baru dari pelantikan Ini. Publik hanya berharap, pelantikan yang dilakukan di akhir tahun ini semoga memberi progres yang jauh lebih baik di tahun 2023," kata Nur Salim Ismail.

Direktur Eksekutif lembaga Esensi Sulawesi Barat itu menilai, pergeseran pejabat tersebut sekadar menyisakan ragam kondisi psikologis bagi masing-masing nama pejabat yang dilantik. Ada yang senang ada yang kurang sreg. Sekitar wilayah itu saja. 

"Tapi publik sebenarnya menginginkan hadirnya manfaat yang besar, efek positif yang jauh lebih besar bagi kepentingan publik atas pergeseran pejabat tersebut. Misalnya, apakah institusi yang baru dipimpinnya ini memiliki porsi yang besar bagi program kegiatan untuk kepentingan banyak pihak atau tidak. Termasuk bagaimana akselerasinya. Kan di situ alat ukur kita sebagai masyarakat," sambung mantan aktivis HMI itu.

"Saya kira proses yang akan mereka lalui. Itu yang akan mengevaluasi sekaligus akan menjawab semuanya," pungkas Nur Salim Ismail. (*/Naf)