MAMUJU--Pandemi covid-19 benar-benar meluluhlantakan perekonomian di 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Kampanye kehidupan normal baru dengan penerapan protokol kesehatan terbilang mampu untuk kembali menggerakkan roda perekonomian itu, meski belum bisa dikatakan benar-benar berhasil.

Kondisi serupa juga terjadi Provinsi Sulawesi Barat. Hampir di semua sektor penggerak ekonomi masyarakat benar-benar terdampak pandemi virus asal Wuhan, Tiongkok itu. Pemulihan ekonomi pun jadi fokus utama pemerintah, paling tidak untuk mempertahankan perputaran roda perekonomian masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberi porsi besar pada setiap usaha pemulihan ekonomi yang nantinya bakal diakumulasi dalam dokumen APBD tahun 2021. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim bahkan menegaskan, RPJMD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mesti kembali direview kembali.

"RPJMD hasil revisi sebelumnya akhirnya memang kita harus melakukan review yang harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang sedang menghadapi pandemi. Karena RPJMD yang sudah disahkan, kan itu nuansanya belum mengkonstekstualkan persoalan yang sedang kita hadapi ini," terang Rahim kepada WACANA.Info, Jumat (7/08).

Ditemui di ruang kerjanya, politisi NasDem itu menilai, tahapa pembahasan ABPD tahun 2021 yang mulai bergulir, sudah harus dikawal dengan baik. Paling tidak untuk memastikan bahwa tema besar yang dicanangkan oleh Gubernur untuk APBD 2021 tentang pemulihan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan benar-benar telah sesuai.

Abdul Rahim. (Foto/Manaf Harmay)

"Yah memang harus dilihat juga dari segi seberapa kuat kebijakan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang diharapkan bisa berkontribusi pada desain pemulihan ekonomi itu. Kami di DPRD ini melalui fungsi anggaran tentu kami akan mengawal pembahasan APBD ini dengan sebaik-baiknya," sambung dia.

Menggeser target capaian RPJMD saat ini, menurut Rahim, adalah hal yang sangat logis. Secara otomatis, target RPJMD mutlak harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saar ini. Arah kebijakan dalam APBD tahun 2021 melalui arah kebijakan mutlak untuk dikontekstualkan dengan kondisi kekinian.

"Karena ini juga bersifat mutlak, sesuai dengan penggarisan dari kebijakan nasional. Ini merupakan penggarisan pemerintah puisat bahwa pemulihan ekonomi dan tentu saja penanganan covid019 ini melalui sektor kesehatan dan sektor lainnya harus menjadi hal yang prioritas," ujar Rahim.

Berada di posisi dilema antara target RPJMD dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi itu bikin pemerintah provinsi Sulawesi Barat harus bisa lebih kreatif lagi dalam melahirkan program kegiatannya khususnya di tahun 2021. Usman Suhurian yang juga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat itu menganggap, target RPJMD yang sudah pasti bakal terkoreksi itu mengharuskan eksekutif untuk bisa bergerak secara seiring di dua hal di atas.

"Pemda harus lebih kteatif lagi. Misalnya dalam memilih program dan kegiatan. Sebab RPJMD kita pasti akan terkoreksi. Dan kami di DPRD komitmen untuk melihat hal tersebut. Intinya harus jelas. Konstruksi APBD hari ini harus bisa menjelaskan dua hal antara target capaian RPJMD dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi," tutur Usman Suhuriah, mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat yang kini berkarir di partai Golkar itu.

Masih oleh Usman, regulasi yang memberi ruang bagi pemerintah daerah dalam merancang sekaligus memberi sentuhan inovasi dalam hal pemulihan ekonomi, seharusnya bisa dimaksimalkan. Contohnya dengan melakukan pemetaan sejak dini atau dengan melahirkan konsep program kegiatan yang lebih jelas lagi.

"Pemerintah mesti sudah melakukan mapping. Pada sektor mana yang perlu diberi stimulan dalam memulihkan ekonomi. Konsepnya harus jelas. Semua aspek harus dimapping secara tajam, dan ini akan menjadi bagian dari perhatian kami di DPRD," tegas Usman Suhuriah.

Usman Suhuriah. (Foto/Manaf Harmay)

Akan Ada OPD yang 'Terparkir'

Sebagai dampak dari pemulihan ekonomi yang akan menjadi fokus dalam APBD tahun 2021, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tak bersentuhan langsung dengan target tersebut diproyeksikan bakal 'terparkir'. Kemampuan keuangan daerah yang belum sehat-sehat betul menjadi salah satu penyebabnya.

"Dan akan ada OPD yang boleh jadi terparkir," ungkap Usman Suhuriah.

Frasa 'terparkir' yang dimaksud bukan berarti OPD tersebut sama sekali tak punya program atau kegiatan tahun depan. Oleh Abdul Rahim, 'terparkir' boleh diterjemahkan sebagai mengelola anggaran yang minim.

"Yah sudah pasti itu. Karena kemampuan fiskal kita tidak memadai. Sehingga akan ada OPD yang benar-benar hanya menjalankan kerja-kerja rutinitas saja. Yah selebihnya tentu anggaran itu lebih diporsirkan kepada OPD yang memang bersentuhan langsung dengan aspek pertumbuhan yang kira-kira bisa kita harapkan mampu memberi kontribusi yang jelas. Minimal membuat ekonomi masyarakat kita ini bisa bertahan di tengah situasi seperti sekarang," jelas Rahim.

OPD yang diproyeksikan sebagai fokus utama dalam upaya memulihkan ekonomi, kata Rahim, diantaranya dinas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Termasul OPD yang berkenaan langsung dengan industri-industri kecil menengah. 

"Karena inilah basis utama penggerak ekonomi kita. Ini semua yang kita harapkan bisa mendapat alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mkenjawab persoalan yang tengah dihadapi. Termasuk OPD yang berkenaan dengan beberapa program kegiatan yang kami serap melalui hasil reses tahun sebelumnya, dan berbagai model penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan. Entah itu melalui kunjungan kerja, melalui kunjungan Dapil dan sebagainya. Inilah yang akan menjadi modal kita untuk bersinergi dengan eksekutif di dalam menyusun perencanaan yang berorientasi pada pemenuhan hajat hidup masyarakat kita," simul Abdul Rahim. (Naf/A)