MAMUJU--Semua juga berharap, lima Komisioner Komisi Informasi (KI) provinsi Sulawesi Barat adalah mereka yang berkualitas lagi berintegritas. Semuanya tergantung proses fit and proper test yang bakal digelar Komisi I DPRD Sulawesi Barat.

14 nama calon Komisioner KI Sulawesi Barat telah diseleksi oleh panitia seleksi lewat serangkaian tahapan yang terbilang panjang nan berliku. 14 nama tersebut selanjutnya bakal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD sekaligus sebagai tahap akhir proses pencarian Komisioner KI Sulawesi Barat periode 2020-2024.

Ada sejumlah poin yang bakal menjadi indikator utama bagi DPRD dalam upayanya melahirkan Komisioner KI periode selanjutnya. Syamsul Samad, Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat memastikan, pelaksanaan fit and proper test tersebut akan digelar bulan Juni ini. 

Semua tergantung pada kesiapan para anggta Komisi I DPRD Sulawesi Barat. Menurut Syamsul, pihaknya pun diberi tenggat waktu oleh regulasi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan itu paling lambat satu bulan sejak 14 nama yang dimaksud telah ada di meja DPRD.

"Saya sudah melakukan rapat dengan pemerintah, juga menghadirkan Timsel. Kami meminta saran dan masukan dari Timsel terkait apa-apa saja yang akan kita lakukan kedepan ini. Saya kira kita sudah sangat siap untuk melakukan fit. Saya secara pribadi, sebagai Ketua Komisi I, pun saya sudah sampaikan ke teman-teman di Komisi I, mereka juga sepakat bahwa Insya Allah kita akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan ini seprofesional mungkin. Seideal mungkin," ujar Syamsul Samad yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/06).

Syamsul juga tak menutup mata ihwal berbagai macam kepentingan politik di balik pelaksanaan fit and proper test tersebut. Wajar, sebab Komisi I adalah ruang yang diisi oleh para politisi. Kepentingan politik di tengah proses itu mustahil untuk dihidari.

Lalu, bagaimana dengan harapan akan lahirnya Komisioner KI yang berkualitas serta berintegritas tadi ?. Bagaimana pula mewujudkan jalannya fit and proper test yang profesional serta ideal itu ?.

"Tentu segala kemungkinan bisa saja terjadi. Intervensi politik dan seterusnya, kita maklum akan hal itu. Tapi saya sebagai Ketua Komisi I akan berupaya semaksimal mungkin menunjukkan idealisme itu. Bagaimana agar proses ini bisa berlangsung seobjektif mungkin," tegas Syamsul Samad yang politisi partai Demokrat itu.

Nyaris, tak ada nada minor yang disuarakan oleh Syamsul terkait kerja-kerja Komisioner KI periode sekarang. Hal yang menjadi catatan penting bagi Syamsul adalah keberpihakan anggaran yang di matanya belum begitu maksimal terporsir ke lembaga tersebut.

Poin ini lah yang dijanjikan Syamsul untuk dibenahi untuk masa yang akan datang. Bagaimana kinerja lembaga itu bisa lebih maksimal dengan dukungan anggaran yang lebih memadai tentunya.

"Karena ini tidak ringan kerjanya ini KI. Sehingga harus diback up anggaran. Terkait komitmen itu, kami di Komisi I Insya Allah berkomitmen untuk Komisioner yang baru kedepan kita akan meback up anggarannya, mendukung mereka dalam hal memaksimalkan kerja-kerjanya," sebut pria asli Bala, Polman itu.

14 Nama Calon Komisioner KI Sulbar yang Bakal Menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPRD. (Foto/Istimewa)

Fit and Proper Test Digelar Secara Live

DPRD Sulawesi Barat, khususnya di Komisi I punya banyak waktu untuk mengkaji lebih jauh seputar rekam jejak para calon Komisioner KI yang bakal di uji. Hal tersebut bikin para anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat memiliki banyak materi pertanyaan atau hal lain yang akan diperdalam pada saat uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan.

"Apalagi teman-teman di Komisi I ini diisi oleh para senior yang menurut saya sudah melalang buana baik di pemerintahan maupun di aktivitas sosial lainnya. Bahkan ada yang sudah sekian periode di sini. Sehingga kami tahu lah, dari nomor satu sampai 14 itu, kami sebenarnya sudah mendapatkan gambaran tentang riwayat perjalanan mereka. Dan lebih penting lagi, karena kami punya kesempatan untuk menanyakan secara bebas tentang apa saja," terang Syamsul.

Oleh Komisi I DPRD Sulawesi Barat, pelaksanaan fit and proper test calon Komisioner KI tersebut rencananya akan digelar secara terbuka. Bahkan, kata Syamsul, pihaknya secara khusus telah meminta kepada sekretariat agar jalannya uji kelayakan dan kepatutan itu disiarkan secara live di berbagai platform sosial media.

"Biar masyarakat bisa menyaksikan langsung, masyarakat bisa melihat prosesnya seperti apa. Yang pasti kami ingin mendapatkan hasil yang berkualitas. Kita berupaya komperhensif dia punya kelebihan dan bisa menyatu sebagai sebuah kekuatan. Kami ingin lima Komisioner itu bisa saling melengkapi. Termasuk yang akan kami tekankan nanti adalah KI itu diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja penuh waktu. Yang paling penting dimiliki oleh Komisioner ini adalah karakter dan integritas. Bagaimana mereka bisa bekerja secara kolektif kolegial, bisa bekerja saja. Karena masalah dari semua lembaga itu, apalagi yang namanya Komisioner seperti ini, biasanya selalu ada konflik di dalamnya. Kami ingin bahwa dalam proses periode selanjutnya ini itu tidak ada konflik. Yang paling penting adalah dia bisa bekerja sama dengan baik," pungkas Syamsul Samad.

Ketua KI Sulbar, Dr Rahmat Idrus. (Foto/Manaf Harmay) 

Genjot Indeks Keterbukaan Informasi, PR Komisioner KI Periode Selanjutnya

Provinsi Sulawesi Barat masih mengantongi rapor merah dalam hal indeks keterbukaan informasi. Hal tersebut membuktikan, aspek transparansi sepertinya jadi barang yang begitu mahal di provinsi ke-33 ini.

Ketua KI provinsi Sulawesi Barat, DR Rahmat Idrus menyebut, menggenjot indeks keterbukaan informasi adalah salah satu dari sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh Komisioner KI periode selanjutnya.

Kepada WACANA.Info, DR Rahmat menyebut, kendala utama yang dihadapi KI secara kelembagaan selama ini adalah minimnya anggaran. Fungsi-fungsi sosialisasi, atau literasi dan edukasi tak bisa berjalan maksimal lantaran keberpihakan anggaran yang menurutnya sangat tidak ideal.

"Salah satunya masalah minimnya anggaran. Saya kira dia bisa mksimal kalau kelembagaannya juga mandiri. Paling tidak mata anggaannya dibikin khusus, tidak nebeng di bidang OPD tertentu. Selama ini anggarannya kan ada di bidang. Jadi, tidak ada anggaran untuk KI sesungguhnya. Sama halnya bohong kalau tidak di dukung anggaaran yang memadai," ujar DR Rahmat via sambungan telepon.

Tentang indeks keterbukaan informasi provinsi Sulawesi Barat yang masih jauh dari kata cukup itu, Rahmat menyebut persoalannya ada di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurutnya, di periode saat ini, regulasi tentang jaminan keterbukaan informasi di Sulawesi Barat telah terbit. 

Pergub Nomor 24 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang ada saat ini dirasa belum begitu maksimal. Ini juga yang mesti terus digenjot oleh Komisioner KI yang baru, bagaimana agar peran PPID yang telah ada di tiap lembaga publik itu bisa bekerja lebih maksimal lagi.

"Untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik itu ukurannya ada di kualitas layanan. Artinya harus ada mksimalisasi peran PPID di pemerintah daerah. Selama ini kita sudah melakukan itu. Bakan regulasinya sudah kita buat dalam bentuk Pergub serta Perbup. Tapi kan lagi-lagi karena persoalan anggaran. Mesti ada dukungan anggaran dari pemerintah untuk memaksimalkan peran PPID itu. Kalau bercermin pada jumlah sengketa yang telah kita sidangkan selama ini, saya kira KI sudah cukup berhasil. Pengetahuan masyarakat tentang  KI ini saya kira sudah cukup baik," papar mantan aktivis HMI itu.

DR Rahmat pun menilai, Komisioner KI periode selanjutnya akan mampu bekerja lebih baik lagi. Itu setelah pijakan utama dalam memukuskan kerja-kerja KI telah diletakkan oleh Komisioner KI yang ada saat ini. Tinggal bagaimana memaksimalkan perangkat yang telah tersedia itu.

"Apa-apa yang belum sempat kita wujudkan kemarin, itu yang harus diperjuangkan. Kami selama ini telah meletakkan dasar-dasarnya. Saya kira tidak ada kesulitan yang berarti bagi teman-teman yang baru nantinya," tutup DR Rahmat Idrus. (Naf/A)