MAMUJU--"Kalau kita bicara tentang perairan dengan kewenangan-kewenangan, Gubernur semestinya harus turun tangan. Mulai dari pinggir sungai sampai 12 Mil keluar, itu kewajiban Gubernur juga. Makanya ini harus dicombine. Karena kalau seluruhnya diserahkan ke kabupaten, saya kira APBD kita tidak akan mungkin,". 

Hal itu disampaikan Bupati Mamuju, Habsi Wahid saat ditemui di sela-sela agendanya di DPRD Mamuju, Rabu (26/12).

Habsi menilai, pembangunan tanggul pemecah ombak untuk mengurangi dampak abrasi di pulau Ambo dan beberapa pulau lainnya di kecamatan Kepulauan Bala Balakang harus melibatkan pemerintah provinsi. APBD Mamuju, kata Habsi, tidak akan pernah mampu untuk mengerjakan proyek dengan taksiran anggaran mencapai miliaran tersebut.

"Semestinya, APBD 2019 mereka (Pemprov Sulbar) itu sudah harus menjadi prioritas pada pembenahan pulau-pulau yang terluar. Itu yang harus dibenahi," ujar Habsi.

Mantan Sekda Mamuju itu mengaku, pihaknya telah berulang kali mendiskusikan masalah abrasi di Kepulauan Bala Balakang bersama pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Gubernur, Ali Baal Masdar pun bahkan sudah pernah berkunjung ke pulau Ambo.

Terlepas dari itu, pemerintah kabupaten Mamuju hingga kini masih dalam upayanya merampungkan data warta pulau Ambo yang terdampak abrasi. Itu penting kaitannya proses distribusi bantuan.

"Sementara ini kita inventaris dari Pak Camat, Pak Desa nya sejauh mana. Kasihan masyarakat kita yang korban," pungkas Habsi Wahid. (Keto/A)