MAMUJU--Kepala Badan Pemeriksa Keuanngan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat telah menuntaskan hasil pemeriksaan Kinerja keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. 

Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan menyerahkan secara langsung hasil periksaan kinerja keuangan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 dalam hal Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Angrraeni Anwar, Senin (17/12).

Dalam penjelasannya, Eydu Oktain Panjaitan menilai, kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 mengalami kelambatan.

"Untuk pemerintah provinsi, masih sedikit yang diperiksa oleh BPK karena masih banyak anggaran kegiatan dalam APBD yang belum terserap secara maksimal hingga akhir tahun," ujar Eydu kepada wartawan di kantor BKP Perwakilan Sulawesi Barat.

Kondisi tersebut, kata dia, mau tidak mau pemeriksaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan kembali dilakukan di awal tahun 2019 mendatang.

"Kita anggap sepertinya lebih bagus diperiksa di awal tahun. Sehingga mencerminkan pertanggungjawaban yang utuh. Karena, masih banyak pekerjaan yang seharusnya selesai, namun hingga saat ini belum selesai," ungkapnya.

"Kita tunggu hasil pemeriksaan yang lebih utuh yang akan dilanjutkan di awal tahun," sebut Eydu.

Masih Eydu, pihaknya juga sudah memberikan warning untuk sejumlah pekerjaan yang dianggap kontraknya sudah dalam kondisi kritis.

"Kita juga menghargai teman-teman di provinsi. Mungkin mereka lagi sibuk memperisiapkan pertanggungjawaban yang utuh, sehingga kita harus rencanakan pemeriksaan di awal tahun 2019," pungkas Eydu Oktain Panjaitan. (*/Naf)