MAMUJU--Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Barat mengalami mengalami tren yang menurun. Hal itu terlihat dari paparan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat yang menunjukkan IDI Sulawesi Barat di tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

IDI Sulawesi Barat tahun 2017 diketahu ada di level 67.74 Persen dari skala 0 sampai 100. Angka tersebut turun 4,63 poin jika dibandingkan dengan IDI Sulawesi Barat setahun sebelumnya yang ada di angka 72,37 Persen.

Persentase IDI Sulawesi Barat tahun 2017 tersebut masih berada di di kategori sedang. Namun, IDI Sulawesi Barat di tahun 2017 juga menunjukkan predikat buruk khususnya pada aspek kebebasan sipil.

Tren menurun untuk aspek kebebasan sipil terlihat jelas dari perbandingan data dari tahun 2016 ke 2017. Aspk kebebasan sipil turun 9,33 poin. Dari 82,89 Persen di tahun 2016 menjadi 73,56 Persen di 2017.

"Aspek kebebasan sipil itu harus didapatkan masyarakat," sebut Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Muhammad Idris usai membukan diskusi perkembangan IDI Sulawesi Barat di Hotel Matos Mamuju, Senin (17/12).

Teori John Locke, seorang filsuf dari Inggris pun dikutip oleh mantan Kepala LAN Makassar itu, 'individu right'. Yakni mendudukkan aspek kebebasan sipil sebagai ukuran baik tidaknya demokrasi di suatu negara.

"Yakni kebabasan warga negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Termasuk hak-hak hidupnya," sambung Idris.

"Nah inilah yang lemah di Sulbar. Mestinya baik karena lembaga politik banyak, namun justru sebaliknya, hak-hak politik atau kebebasan sipil warga negara justru menurun," sebutnya.

Paparan data BPS di atas adalah fakta yan hendaknya mendapat perhatian serius dari semua pihak. Menurut Idris, membangun demokrasi yang substansional hendaknya segera diwujudkan demi kehidupan masyarakat Sulawesi Barat yan lebih baik.

"Demokrasi yang substansi itu demokrasi dimana setiap lembaga politik selalu mengedepankan hak-hak sipil. Itu substansi dari demokrasi selain liberti," kata dia.

"Di Sulbar masih banyak warga negara yang belum menikmati keteraliran listrik di kampung. Ini salah satu hak sipil yang tidak terpenuhi," cetus Muhammad Idris. (*/Naf)