Laporan: Rusman Rusli (Staf DKP Sulbar)

MAMUJU-- “Dinas kelautan dan perikanan tidak akan pernah lahir tanpa adanya bapak-bapak semua selaku nelayan,". Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat, Parman Parakkasi dalam pertemuan dengan sejumlah nelayan di lingkungan Tambi, Mamuju, belum lama ini.

Dalam pertemuan tersebut, Parman tak sendiri. Ia didampingi oleh Sekrtetaris DKP, Wahyu), Kabid Perikanan Tangkap, Abdul Djalil serta Kabid Pengawasan, Masri Mengke’pe. Hadir pula Sekretaris provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin, anggota DPRD Sulawesi Barat, Ahmad Istiqlal serta perwakilan dari Polairud Polda Sulawesi Barat, AKP Agung Prasetyo.

Serupa dengan kegiatan yang digelar beberapa waktu lalu di Sumare, pertemuan tersebut digelat untuk menyerap aspirasi masyarakat nelayan. Itu pentung guna mendapat masukan dari nelayan utamanya dalam penyusunan program dan rencana pembangunan bidang perikanan.

Persoalan rumpon dan persaingan antara nelayan tradisional dan nelayan modern menjadi isu utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut. Nelayan yang ada di Tambi mengaku beberapa tahun terakhir pendapatan mereka cenderung menurun. 

“Terus terang Pak. Meskipun kami harus berhutang agar bisa melaut, tapi kami sama sekali tidak pernah dapat ikan yang banyak untuk dijual. Paling cukup untuk dimakan di rumah sendiri,” keluh Rahmat, salah seorang nelayan.

“Kami mohon Pak ada jalan keluar dari pemerintah karena kami tidak punya rumpon dan kami selalu kalah bersaing dengan nelayan pa’gae. Itu karena kami hanya nelayan kecil Pak,” sambungnya. 

Informasi yang diperoleh dari kepala lingkungan setempat, Ramli menyebut, lebih dari 40 Persen nelayan di Tambi telah menerima bantuan dari pemerintah baik berupa mesin katinting, perahu dan alat tangkap pancing. Itu pun terkadang di terima oleh orang yang sama tiap tahun. 

Parman Parakkasi saat menanggapi keluhan nelayan di atas menganjurkan agar di wilayah perikanan yang berada di batas kota Mamuju itu agar segera membentuk kelompok nelayan agar dalam penyelesaian persoalan-persolan yang disebutkan di atas dapat diminimalisir. 

“Kalau Bapak-Bapak punya KUB atau koperasi nelayan, masalah-masalah yang disebutkan oleh Pak Rahmat dapat kita atasi bersama," urai Parman.

“Dengan adanya KUB atau koperasi nelayan, maka sistem bagi hasil usaha akan lebih jelas. Penerima dan pengguna bantuan dari pemerintah akan lebih terkontrol dan secara otomatis Bapak-Bapak akan memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelaku utama dalam bidang perikanan,” sambung Parman.

Sementara itu, Ismail Zainuddin meminta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi agar memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan bukan hanya di tingkat provinsi, bahkan harus sampai ke level Nasional.

“Sebaiknya Pak Kadis, kita buat program gerakan 1000 rumpon bagi nelayan. Ini salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh nelayan kita,” kata Ismail disambut meriah oleh para nelayan yang hadir. (*/Naf)