MAMUJU--Kebijakan pemerintah pusat yang kian 'melemahkan' kewenangan pemerintah daerah sesungguhnya hanya memberi efek negatif bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka menilai, kewenangan pemerintah pusat yang semakin besar sama halnya meningkari semangat otonomi daerah.

Ditemui di salah satu Warkop di kota Mamuju belum lama ini, Suhardi Duka menjelaskan, arah kebijakan nasional yang seolah semakin memperbesar kewenangan pemerintah pusat justru bikin pemerintah daerah tak punya keleluasaan dalam merealisasikan ide dan gagasannya. Ujungnya, semangat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih sedikit banyak bakal terganggu.

"Agak sulit bagi pemerintah daerah. Sebab gagasan serta ide yang lahir dari pemerintah daerah itu biasanya agak sulit terealisasi. Sentralisasi itu bikin kewenangan pusat menjadi lebih besar," kata Suhardi Duka, pria yang juga Bupati Mamuju dua periode itu.

Kewenangan yang kian besar di level pemerintah pusat, sambung Suhardi Duka, secara tidak langsung membuka celah yang lebih besar untuk terjadinya praktek korupsi di 'Jakarta'.

"Akibatnya praktik korupsi juga semakin besar di level pusat. Sesungguhnya, kekhawatiran ini telah kamis suarakan di DPR," sambung dia.

Suhardi Duka mengambil contoh kasus program pembangunan gedung sekolah yang belakangan dikerjakan oleh Balai Cipta Karya, Kementerian PUPR. Termasuk beberapa kewenangan daerah di sektor pertambangan yang belakangan ditarik ke pusat.

"Pembangunan di sektor pendidikan misalnya. Bayangkan, sekarang ini di Sulbar ada sekitar Rp 300 Miliar untuk bangunan sekolah. Itu Balai yang kerjakan, Cipta Karya. Kebijakan seperti ini bikin peredaran uang itu tidak beredar di daerah," demikian Suhardi Duka.

Suhardi Duka jadi perwakilan Sulawesi Barat di Senayan yang menyuarakan efek negatif dari semakin sentralistiknya arah kebijakan pembangunan. Sebelumnya, Anggota DPD RI, Ajbar yang juga bersuara demikian.

Diberitakan sebelumnya, Ajbar yang mantan politisi PAN itu pun banyak menyinggung soal kecenderungan serta arah perencanaan pembangunan secara nasional. Menurutnya, pengelolaan Negara agaknya kian terjerumus ke dalam prinsip yang lebih sentralistik lagi. 

Berbagai kewenangan daerah justru ditarik ke pusat. Belum lagi sejumlah kewenangan kabupaten yang tak sedikit ditarik ke pemerintah provinsi. Tak ada cara lain, kata Ajbar, pemerintah daerah wajib untuk tetap mengkonsolidasikan seluruh kantong-kantong perekonomian di daerah.

"Semakin sentralistik saja. Kewenangan banyak yang ditarik ke pusat, kewenangan kabupaten ditarik ke provinsi. Bagaimana daerah ini bisa berkembang ?. Bagi saya, jangan terlalu berharap dari pemerintah pusat. Akan jauh lebih baik jika kantong-kantong ekonomi di daerah harus kita disiapkan. Tentu dengan dibantu oleh konsolidasi internal yang dilakukan pemerintah daerah," urai Ajbar, pria asli Polman itu dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu. (Naf/A)