‘Tak Lagi Ada Pendukung dan Pengusung, Semua Parpol Punya Hak yang Sama’

Wacana.info
Bupati Mamuju Berfoto Bersama Jajaran Pengurus PPP Sulbar. (Foto/mamujukab.go.id)

MAMUJU--"Sampai saat ini saya belum berpartai, ibu. Merupakan kewajiban saya untuk bisa merangkul semua partai. Semua nuansa warna. Makanya hari ini saya datang dengan kostum hijau, sebab saya harus bisa masuk ke segala warna,". Hal itu disampaikan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi sekaligus membantah statement Ketua DPW Sulawesi Barat, Patmawati Fahmi.

Minggu, (10/10) kemarin, Sutinah berkesempatan menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang ke-IX DPC PPP Mamuju di aula Hotel M’City Mamuju. Selain dihadiri sejumlah kader dan pengurus DPC PPP Mamuju, termasuk Ketua DPC PPP Mamuju, M. Irfan Topporang, agenda itu juga dihadiri oleh 
Patmawati Fahmi.

Patmawati pada kesempatan itu menyuarakan kekagumannnya kepada sosok Sutinah Suhardi. Selain atas suksesnya ia menjadi Bupati perempuan pertama di Sulawesi Barat, Patmawati pun mengapresiasi langkah yang diambil Sutinah pasca bencana gempa bumi pertengahan Januari lalu.

"Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya ibu sebagai srikandi Mamuju. Bupati perempuan pertama di tanah Sulawesi Barat. Sebagai sesama perempuan saya turut berbangga. Apalagi melihat kinerja ibu yang tangkas menanggulangi bencana dan menganggarkan Rp 5 Miliar untuk menanggung BPJS kesehatan semua warga ibu," tutur Patmawati seperti dikutip dari website resmi Pemkab Mamuju.

Poin yang tak diaminkan oleh Sutinah adalah stamenet Patmawati yang menyebut bahwa Sutinah lahir dari partai bernuansa biru. Bagi Sutinah, hal tersebut tidak tepat.

Bagi Sutinah, pasca perhelatan Pemilukada tahun 2020 lalu, semua partai politik punya hak dan kedudukan yang sama dalam hal membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Khusus bagi PPP, Sutinah memastikan gerbong partai berlambang ka'bah itu tak akan 'ketinggalan kereta'.

'Kader PPP tidak akan ketinggalan kereta. Sebab kontestasi Pilkada telah usai. Tidak lagi ada partai pengusung dan pendukung. Semua partai politik punya hak yang sama untuk bermitra dengan pemerintah," pungkas Sutinah Suhardi. (*/Naf)